Menlu Retno Diminta Atasi Diskriminasi CPO, Faisal Basri: Kalau Luhut Bikin Panas Terus

Diskriminasi produk komoditas perkebunan kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) yang dilakukan Uni Eropa kepada Indonesia harusnya menjadi bahan instropeksi pemerintah.

Hal itu disampaikan ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri usai melakukan diskusi publik politik pembangunan infrastruktur di Batik Kuring, SCBD, Jakarta, Kamis (28/3)

"Sebelum ke sini, saya diskusi dengan Pak Laode KPK (Wakil Ketua KPK). Kasarnya gini 'ngaca dulu'. Kenapa UE memboikot sawit kita? Karena banyak lahan tumpang tindih sawit, termasuk ratusan ribu hektare yang harusnya hutan. Jadi isunya lingkungan, ngaca dulu, emosional nih," kata Faisal Basri.

Jika memang diskriminasi CPO sudah pada puncaknya, kata Faisal, sebaiknya diserahkan kepada Menteri Luar Negerti Retno Marsudi atau difokuskan kepada bagian hubungan diplomasi.

"Kalau udah begitu, serahkan ke Ibu Menlu karena sudah negosiasi antarnegara. Ini bukan sekadar urusan sawit, urusan diplomasi secara keseluruhan," jelasnya.

Hal itu justru dianggap berbeda dengan Menko Maritim, Luhut Binsar. Selama ini, ia menilai jika diplomasi yang dilakukan Luhut selalu menggunakan cara emosional.

"Kalau yang diplomasi Luhut, panas terus. Kalau Ibu Retno kan sejuk, perempuan, santun. Semua terukur, semua terhitung," lanjutnya.

"Tiap ucapan itu membawa implikasi pada chemistry negosiasi. Kita lihat tuduhan-tuduhan UE itu benar tidak? Kalau tuduhan itu tidak benar, bawa ke WTO gitu. Jadi apa gunanya ngancam-ngancam?" kritiknya.

Ia berpendapat, penyelesaian diskriminasi CPO Indonesia oleh UE dilakukan melalui satu pintu, yakni Kementerian Luar Negeri.

"Jangan Darmin (Menko Perekonomian) ngomong, Luhut ngomong, pusing. Menlu dia (Retno Marsudi) ini udah ranah diplomasi. Kalau diplomasi masalah satu, masalah lain terkait. Hubungan baik," tandasnya.

Sebelumya, Luhut sempat akan melaporkan tindakan diskriminasi UE kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika memang rancangan kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II yang dibuat oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 disetujui oleh parlemen UE.

"Kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu diketahui kita enggak akan pernah goyang mengenai itu," tegas Luhut beberapa waktu lalu.