Berita

Menkopolhukam Wiranto/Net

Publika

Manufacturing Consent

KAMIS, 28 MARET 2019 | 15:59 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

DI masa Presiden SBY berkuasa, Budiman Sujatmiko menunggangi gerakan "Massa Actie"-nya si Jumhur Hidayat. Kontra Pemerintah.

Sujatmiko menyatakan variable demokrasi seperti "freedom of speech" terancam.

Liberal Pioneer Rizal Mallarangeng mempermalukan Sujatmiko dengan argumen bila Presiden SBY otoriter, Lho Jumhur kok bisa menggelar aksi demonstrasi dan Sujatmiko bebas ngoceh menyerang Pemerintah SBY.


Semalam di ILC, Arya Sinulingga membantah Rocky Gerung dengan metode serupa. Inas Zubir Hanura meradikalisir counter attack klik cebong dengan menambah bumbu istilah "ngibul" yang diangkat Rocky Gerung.

Dalam rangka kontrol media, "Rezim Kerja" mengadopsi pola melting pot blender antara Amerika dan China.

Ada "limited freedom of speech" dalam frame "Too Liberal" outlook. Dampaknya; Bunuh Diri Massal Intelektual.

Dalam rangka mengontrol media, Pemerintah Komunis China mempraktekan tiga "complex combination"; Party monitoring news content dari 358 stasiun television dan 2.119 koran, legal restrictions on journalists, dan financial incentives for self-censorship.

Di Amerika dan Indonesia, tidak ada direct state monitoring news content dan incentives for self sensorship.

"Rezim Kerja" ngga ragu cangkok format "Too Liberal" dari Amerika. Mereka tau media liberal serve elites interest.

Media Liberal mengambil alih fungsi Reich Minister of Propaganda of Nazi Germany Paul Joseph Goebbels.

Dalam Buku "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" Edward S. Herman dan Noam Chomsky menerangkan model propaganda "systemic biases" yang dimainkan media-media liberal.

Motif "Bias Tersistematis" adalah stabilisasi profit bisnis media.

"Framing" dan "spin-doctoring" merupakan Aspek penting dalam media bias. Tujuan "membingkai berita" adalah menggiring opini publik. Nyaris semua mainstream media melakukan framing dan nyepin berita yang menguntungkan penguasa. Tak heran bila mutu jurnalistik turun drastis.

Kolaborasi rezim, taipan, media moguls dan buruh jurnalistik merupakan natural filter bubbles dan menghasilkan apa yang disebut Noam Chomsky sebagai "flak mechanism" yaitu "to discredit organizations or individuals who disagree with or cast doubt on the prevailing assumptions favorable to The Establishment".

Noam Chomsky menyebut favorable assumptions itu sebagai the fifth filter.

Di Era Cold War, asumsi filter kelima itu diidentifikasi dengan frase "Anti Communism". Chomsky memodifikasi dan update the fifth filter dengan generic terms seperti "enemy", "fear", dan "evil dictators".

"Because if people are frightened, they will accept authority," kata Noam Chomsky.

Di Indonesia, The Fifth Filter itu ditransformasi menjadi Anti Islam Radikal, Anti HTI, Anti FPI dan "organisasi-organisasi yang itu".

Karena jika rakyat takut, mereka akan pasrah dan mudah ditipu.

Klik Anti dan Pro Rezim dibiarkan berkelahi di ruang media sosial. "Rezim Kerja" percaya diri menang.

Ketika Jasmev dan tuyul-tuyul cyber dipukul-buyar oleh Moslem Cyber Army, di situ "Rezim Kerja" mengimplementasi Quasi Chinese Model; Tangkap oposisi dengan Jerat UU ITE.

Saat kekalahan itu semakin nyata, Jenderal Wiranto merilis ide menjerat hoax dengan UU Terorisme.

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Kejagung Sita Dokumen hingga BBE Usai Geledah Kantor Ombudsman

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:06

Menkop Dorong Penerima Bansos Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 10 Maret 2026 | 16:04

PB PMII Tolak Pelantikan DPD KNPI Sulawesi Selatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:54

Rupiah Melemah ke Rp17 Ribu, Pemerintah Minta Publik Tak Khawatir

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:44

Dua Mantan Ketua MK Diundang DPR Bahas Isu Revisi UU Pemilu

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:39

Sahroni Dukung Pesan Prabowo agar Rakyat Tidak Kaget

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:32

Japto Soerjosoemarno Tuding Wartawan Tukang Goreng Berita

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:17

Sahroni Auto Debet Gaji ke Kitabisa hingga Akhir Masa Jabatan

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:11

Retreat Kepala Daerah Dipertanyakan Usai Maraknya OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:09

Arogansi Trump Ancam Tatanan Dunia yang Adil

Selasa, 10 Maret 2026 | 15:01

Selengkapnya