DPRD DKI Dukung Kehadiran Tim Pendamping LHKPN

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mendukung keberadaan tim pendamping Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, tim itu diperlukan karena masih banyak anggota DPRD DKI yang belum mengisi LHKPN.

"Ya perlu dong (pendampingan), sampai selesai, sampai 31 Maret. Perlu itu," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Dirinya pun mengaku tengah melakukan pengisian laporan harta kekayaan untuk maju kembali menjadi calon legislatif di tingkat DPRD DKI Jakarta.

"Saya lagi isi, konsultan pajak saya lagi isi," jelasnya.

Ketua Gerindra DKI itu mengklaim bahwa anggota Fraksi Gerindra juga turut melaporkan harta kekayaan ke tim LHKPN.

"Kayaknya udah," jelasnya.

Tim Direktorat PP LHKPN KPK mendatangi Kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka datang untuk mendampingi para anggota DPRD DKI terkait tata cara pengisian LHKPN.

"Pagi sampai sore ini, 27 Maret 2019 KPK datang ke DPRD DKI untuk membantu melakukan pendampingan pengisian LHKPN di sana," kata Jurubicara KPK Febri saat dikonfirmasi, Rabu (27/3).