KPU Hanya Front Office, Isi Rapat Direksi Yang Harus Dicari Tahu

Potensi kecurangan pemilu menjadi isu yang hangat dibahas jelang hari pencoblosan, 17 April mendatang. Isu ini bahkan turut dibahas dalam diskusi yang digelar di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selas (26/3).

Filsuf Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung yang turut hadir sebagai pemateri menjelaskan bahwa sumbu utama kecurangan bukan ada di KPU, melainkan di penyelenggara negara saat ini.

Menurutnya, KPU sebatas front office di sebuah perusahaan, yang selalu terlihat rapi dalam mengerjakan segala hal. Sementara pemerintah merupakan pihak yang bertindak sebagai direksi.

“KPU itu seperti front office saja, rapih di depan, tapi kita mau tahu ruang rapat direksi ini apa isinya? Kendati front office-nya rapi, tapi ruang direksinya itu bisa rapat untuk merencanakan kecurangan,” kata Rocky dalam diskusi bertajuk 'Menuju Pemilu Adil dan Berintegritas: Bongkar Carut Marut DPT!' itu.

Roger, sapaan akrabnya menilai benih-benih kecurangan mulai terlihat dari beberapa rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya.

“Tiga bulan lalu, mulai fakta ada mobilisasi ASN. Mulai dari anggaran yang dikeluarkan menjelang pemilu, yaitu anggaran pencitraan,” tegasnya.

Rangkaian peristiwa itu membuat tingkat prasangka masyarakat baik kepada penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu menjadi tinggi.

“Jadi dari awal ada rentetan event yang membuat prejudis itu semakin besar,” tandasnya.