KPK mengusut keterlibatan korporasi dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak karya penambangan batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).
Lembaga antirasuah kembali memeriksa Legal Superintendent PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM), Iqbal Novansyah.
Anggota tim advokasi peÂrusahaan milik Samin Tan itu diduga memahami seluk-beluk persoalan yang dihadapi PT AKT, yang merupakan anak usaha PT BLEM.
"Pemeriksaan saksi IN berÂhubungan dengan perkara suap terminasi kontrak karya," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah.
"Pemeriksaan saksi IN berÂhubungan dengan perkara suap terminasi kontrak karya," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah.
Penyidik telah mengantongi informasi bahwa saksi mengetaÂhui seluruh rangkaian persoalan, khususnya masalah hukum yang membelit perusahaan dan anak perusahaan milik Samin Tan.
Lantaran itu, Iqbal dikorek mengenai teknis penanganan perkara PT BLEM maupun PT AKT yang mengajukan gugatan soal terminasi kontrak karya ke di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), skema pengaÂjuan pembiayaan operasional yang diperoleh perusahaan dari Standard Chartered Bank, meÂkanisme permohonan audiensi dengan Kementerian ESDM, hingga keputusan memberi uang Rp 5 miliar kepada Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR.
Komisi VII merupakan mitra Kementerian ESDM. Eni diangÂgap bisa melobi Kementerian ESDM agar membatalkan peÂmutusan kontrak.
Pemeriksaan terhadap Iqbal yang dilakukan dua kali dalam sepekan menunjukkan saksi dianggap memiliki peranan penting. "Keterangannya sangat diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka ST (Samin Tan)," sebut Febri.
Selain Iqbal, Deni Mulyani, Human Resources Generalist Supervisor PT BLEM ikut diÂperiksa. Pemeriksaan Deni ada kaitan dengan keterangan Head of Global Corporates Standard Chartared Bank Jakarta, Marshall Gunarso.
Marshal diperiksa seputar skema pembiayaan proyek yang digarap PT BLEM dan anak perusahaannya. Pemeriksaan saksi juga bertalian dengan asal-usul duit suap yang diberikan tersangka Samin Tan pada Eni.
"Pada pokoknya saksi dari pihak bank diperiksa terkait suap kepada EMS," ujar Febri.
Sebelum masuk tahap pemeriksaan saksi-saksi tersebut, KPK memanggil pejabat Kementerian ESDM yang terlibat pemutusan kontrak PT AKT. Yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial.
Terhadap kedua pejabat itu, KPK menggali soal proses penÂgusulan pemutusan kontrak karya pertambangan batubara PT AKT di Kalimantan Tengah.
Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan suap proyek PLTU Riau 1.
Eni menjadi salah satu terÂsangkanya. Ia mengaku pernah menerima Rp 5 miliar untuk pengurusa terminasi kontrak karya PT AKT.
Politisi Golkar itu menggunaÂkan forum rapat dengar pendaÂpat (RDP) untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.
Eni menggunakan uang dari Samin Tan untuk membiaya kampanye MAl Khadziq, suaminya yang maju sebagai calon Bupati Temanggung.
Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya memvonis Eni 6 taÂhun penjara. Lebih rendah dari tuntutan jaksa: 8 tahun penjara. Eni menerima hukuÂman tersebut. Ia juga bersedia mengembalikan uang-uang yang diterimanya. Termasuk dari Samin Tan.
