Berita

Capres petahana Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Jangan Jumawa, Meninjau Tol Pekerjaan Mandor

SABTU, 23 MARET 2019 | 03:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak meremehkan jasa-jasa presiden terdahulu.

"Pak Jokowi, benar Anda berjasa membangun beberapa ruas tol tapi jangan jumawa dan membanding-bandingkan dengan presiden sebelumnya. Semua presiden memiliki jasa tersendiri kepada bangsa ini," kata politisi Gerindra Sya'roni melalui pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/3).

Di hadapan pendukungnya di Istora Senayan, Kamis (21/3), Jokowi pamer telah delapan kali mengunjungi proyek tol Trans Sumatera. Jokowi menyombongkan diri sekaligus menantang untuk menunjukkan kepada dirinya siapa presiden yang pernah mengecek jalan hingga delapan kali. Menurut Sya'roni, Jokowi tak pantas mendegradasi peran presiden pendahulunya.


"Kesannya Anda lah yang paling pontang-panting membangun negeri ini. Sadarlah, negara ini dibangun secara berkelanjutan. Pak Jokowi, ketika Anda menjadi Presiden, Indonesia sudah memiliki segalanya sehingga Anda mudah meneruskan proyek-proyek yang sudah ada. Sekali lagi, Anda itu meneruskan jerih payah para presiden sebelumnya, tak pantas mendegradasi peran mereka," imbuh Sya'roni.

Caleg DPR RI Dapil Jateng II meliputi Demak, Jepara dan Kudus ini mencontohkan Bung Karno berperan membebaskan Indonesia dari penjajah. Gus Dur mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan kesetaraan kepada kelompok minoritas. SBY melunasi hutang IMF dan memasukkan Indonesia ke dalam kelompok G-20. Dia mengingatkan proyek-proyek yang digagas Jokowi seperti mobil Esemka dan tol laut yang hingga sekarang tidak jelas kelanjutannya justru dipertanyakan publik.

Sya'roni berpandangan meninjau tol hingga delapan kali bukanlah tugas Presiden melainkan pekerjaan seorang mandor. Presiden memiliki tanggung jawab yang lebih besar antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memerangi pengangguran dan kemiskinan.

"Sekali-kali tinjaulah kondisi rumah warga yang gara-gara menerima program PKH harus rela ditempel label/stiker sebagai keluarga miskin. Rasanya kok tidak manusiawi sekali," demikian kata Sya'roni.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya