Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Jangan Korbankan Petani Untuk Kepentingan Impor

SENIN, 18 MARET 2019 | 05:06 WIB | LAPORAN:

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian hingga mencapai ekspor ternyata membuat sejumlah pihak resah.

Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia Tunov Mondro Atmodjo menilai, larangan impor yang ditetapkan Kementerian Pertanian membuat mafia pangan mencari cara termasuk mempolitisasi petani agar kepentingan tercapai.

"Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa," jelasnya kepada redaksi, Senin (18/3).


Tunov juga menyindir oknum dan organisasi yang kerap menjual nama petani dan sengaja mendiskreditkan program dan capaian pemerintah di sektor pertanian.

Menurutnya, bila tudingan tersebut benar mengapa ajakan diskusi yang selalu dibuka lebar oleh Kementan tidak pernah dipenuhi. Karena kritik seharusnya bisa disampaikan dalam bentuk musyawarah untuk mencari jalan keluar demi kesejahteraan petani.

"Kalau memang berniat baik memperjuangkan petani mari diskusi yang lebih konkret, konstruktif dan produktif sehingga perjuangan lebih terukur," ujar Tunov.

Dia berharap, ke depan, organisasi yang mengatasnamakan petani dapat lebih mengutamakan diskusi dan pertemuan dengan pemerintah. Karena Kementan akan membuka pintu musyawarah bila memang kepentingannya untuk petani, namun bila agendanya hanya untuk menguntungkan mafia pangan yang hanya ingin mengimpor produk pertanian maka tidak akan pernah terpenuhi.

"Sering mengeluarkan pernyataan provokatif, tendesius, memperalat petani dan politisasi petani. Agenda ini justru meresahkan petani yang saat ini sudah tenang menikmati hidup bahagia sebagai petani," demikian Tunov.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya