Serahkan Laporan Keuangan, Anies Ingin DKI Pertahankan Opini WTP

Gubernur Anies Baswedan menyerahkan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Anies menyerahkan laporan keuangan 16 hari lebih awal dari batas akhir 31 Maret 2019.

"Dalam laporan keuangan itu kita sampaikan bahwa cakupannya adalah anggaran kita tahun 2018 sebesar Rp 82,26 triliun, dan juga laporan aset sebesar Rp 497,43 triliun. Penyampaian laporan keuangan hari ini lebih awal dibandingkan deadline-nya," jelas Anies di Kantor BPK Perwakilan Jakarta Raya, Jumat (15/3).

Menurut Anies, salah satu permasalahan dalam menyelesaikan laporan keuangan adalah mengenai pendataan aset. Hal itu pun disiasati dengan bekerja keras untuk menyelesaikan. 

"Permasalahan aset ada banyak, misalnya ada laporan, ada catatannya tetapi barangnya tidak ternotaris dengan baik. Atau sebaliknya ada barangnya tapi tidak tercatat atau ada barangnya ada catatannya tapi ada selisihnya. Jadi variasinya banyak, pekerjaan rumahnya banyak, inventarisasi atau pencatatan ulang," paparnya.

Dari pelaporan tersebut, Anies berharap Pemprov DKI kembali meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK seperti pada 2017 lalu.

"Tahun ini kita berikhtiar keras untuk bisa mempertahankan status opini WTP tersebut. Tim di DKI bekerja all out siang malam untuk bisa menyelesaikan dengan baik, khususnya pada aspek aset," harapnya.