Relawan Proksi: Kedaulatan Digital Indonesia Darurat

Kedaulatan digital Indonesia sedang darurat. Sebab, para influencer banyak terbentur dengan peraturan yang dibangun oleh rezim.

Begitu kata Ketua Relawan Prabowo Sandiaga Uno Komunitas Siber (Proksi) Al Akbar Rahmadillah usai menyerap aspirasi ke Surabaya dan Tuban dalam rangka membahas kedaulatan digital Indonesia dengan para komunitas digital dan influencer, Kamis (14/3)

“Indonesia pada sekarang ini darurat tentang kedaulatan digital. Kami melihat yang jelas-jelas rezim ini tidak pro terhadap bangsa sendiri yaitu tentang revisi PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), terutama terkait usulan relaksasi lokalisasi data,” ujar Akbar.

Oleh karena itu para influencer se-kota Surabaya dan Tuban ini mendukung Prabowo-Sandi untuk merevisi UU ITE. Mereka juga siap untuk berkampanye di sosial media secara masif untuk memenangkan Prabowo-Sandi.

“Jelas bahwa kepentingan asing itu adalah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi produk atau layanannya di Indonesia dengan biaya seminimal mungkin, apabila data dan proses bisa dilakukan di luar Indonesia, ini adalah akses pasar yang sangat luas bagi mereka untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di Indonesia, tanpa perlu mereka berinvestasi ataupun berkontribusi buat ekonomi Indonesia,” beber Akbar.

Masih kata Akbar, kalau rezim ini kasih alasan untuk memajukan startup, ekosistem ekonomi digital, dan lainnya, itu bertolak belakang dengan realita di lapangan.

Pasalnya revisi PP PSTE ini malah bikin senang asing, dan sengsara anak bangsa. Ini sangat bertolak belakang dengan materi yang dibangga-banggakan oleh capres 01 tentang unicorn.

“Bagaimana ekonomi digital mau maju jika banyak regulasi yang diproduksi di rezim ini pro terhadap asing? Kami dari Proksi akan menyerap aspirasi dari seluruh elemen bangsa dan akan membuat rekomendasi untuk kemajuan ekonomi digital,” pungkasnya.