Badan Pemenangan Nasional (BPN) mempersoalkan kredibilitas data statistik survei KonsepIndo Research and Consulting yang menyimpulkan elektabilitas Prabowo-Sandi 33,2% kalah dari Jokowi-Maruf Amin dengan 55,5%.
"Jangan lupa bahwa semakin tinggi N semakin tinggi responden. Itu akan meninggikan atau statistikal point dan semakin mengecilkan margin of error," kata Jurubicara BPN, Viva Yoga Mauladi ketika rilis survei KonsepIndo di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Dia mengatakan survei lebih akurat jika melibatkan 32 ribu responden ketimbang 1.200 responden seperti yang dilakukan KonsepIndo dalam surveinya.
"Contoh soal undicided voters saja ini (survei dengan 1.200 responden) 11,1 persen, tapi kalau 32 ribu responden, itu 33 koma sekian persen undicided voters nya," jelasnya.
Viva lantas menyinggung soal survei pesanan. Hal itu dia sampaikan menanggapi hasil survei KonsepIndo yang menyebut elektabilitas Jokowi-Maruf dengan Prabowo-Sandi terpaut sangat jauh.
"Kalau soal ya, nilai elektabilitas cincailah ya, bisa naik turun lah ya," selorohnya.
Berkaca dari Pilgub, Viva menceritakan survei lembaga-lembaga ternama salah besar. Misalnya soal elektabilitas pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jawa Barat, pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah di Pilgub Jawa Tengah, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI.
"Jadi memang beberapa survei kemarin juga banyak yang salah. Artinya ini persoalan responden, kredibilitas data dan kredibilitas lembaga survei," tegasnya.
Untuk itu ditegaskan Viva, hasil survei lembaga-lembaga survei bukanlah acuan bagi BPN. Sebaliknya, BPN justru kini optimis bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2019.
Pasalnya, meski enggan mengungkapkan seberapa besar angkanya, survei internal yang mereka lakukan ternyata menunjukkan hasil yang jauh berbeda. Survei dilakukan berbasis dapil dengan menggunakan responden yang jumlahnya jauh lebih besar, dan kemudian ditarik menjadi survei nasional.
"Oleh karena jumlah respondennya, N-nya lebih banyak dari pada survei berbasis nasional kemudian di tarik ke Dapil, akan ada kesalahan dalam teori atau ada kesalahan dalam pengolahan datanya. Jadi misalnya kalau 1.200 responden, ada 34 provinsi, berarti tiap provinsi rata-rata 35 responden. Kalau 1.200 responden dibagi menjadi 80 Dapil di DPR RI, maka rata-rata responden menjadi 15 responden. Jadi dengan 192 juta DPT. Bandingannya begitu. Makanya BPN tetap optimis," pungkasnya.
