Kekurangan Dana Bantuan Masyarakat NTB Harus Dituntaskan

Pemerintah diminta segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat korban bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya mereka hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah seusai memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) NTB terkait Evaluasi Pembiayaan dan Penanganan Dampak Gempa NTB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta (13/3).

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di NTB sehingga pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah dapat segera diselesaikan.

"Rapat pengawasan ini untuk memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat kita itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Orang di sana masih banyak yang hidup di tenda belum mendapat bantuan terutama perumahan itu sangat berbahaya karena musim hujan dan sebagainya," ujar Fahri dengan nada kesal.

Dia juga menginginkan agar pemerintah dapat concern terlebih masalah pembiayaan sudah melampaui target yang dijanjikan pada Desember 2018.  Sebab tujuannya mengundang Pemda se-NTB untuk mencari dan menelusuri  terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.

"Setelah ini Pemda pulang ke daerah ditanya oleh masyarakat nanti bisa menjawab. Saya kira itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah concern terhadap hal ini kan nominalnya juga tidak terlalu banyak," tegasnya.

Fahri juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah memperbanyak Lembaga Keuangan (Bank) selain BRI dan meminta agar Bank itu tidak menjadi lembaga verifikasi yang justru memperlambat prosedur penerimaan dana.

"Kalau bank itu langsung saja, kalau bisa uang yang ditransfer itu jangan ke BRI saja, pakai bank lain juga. Di NTB kan banyak bank BUMN," demikian kata Fahri.