Berita

Foto/RMOL

Politik

KTP-El Buat WNA Jadi Bola Panas Dalam Rapat Komisi II

RABU, 13 MARET 2019 | 22:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komisi II DPR RI menggelar rapat persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bersama Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rapat, sejumlah anggota dewan menanyakan soal data KTP-el milik warga negara asing yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan itu sebelum pemungutan suara 17 April.


Anggota Komisi II Firman Soebagyo meminta warna KTP-el untuk WNA dibedakan dengan milik WNI. Dia juga meminta proses perekaman KTP-el bagi WNA dihentikan sementara.

"Saya mendukung proses e-KTP bagi WNA dihentikan hingga pemilu. Ke depan saya usul KTP asing agar berbeda warna dari KTP WNI," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/3).

Senada, anggota Komisi II Yandri Susanto juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait masuknya WNA dalam DPT.

"Yang tidak berhak jangan dibuat berhak, yang berhak jangan dibuat tidak berhak. Ini esensi dasar kita. Karena itu, kita perlu tahu supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang kenapa sampai terjadi orang asing masuk ke DPT," ujarnya.

Ketua KPU Arief Budiman pun memberikan jawaban. Menurutnya, saat ini KPU bersama Dinas Dukcapil Kemendagri terus menelusuri data KTP-el WNA yang terdaftar dalam DPT.

"Pada prinsipnya data yang sudah ditemukan sudah kita rumuskan. Sekarang masih dalam proses penelitian terus. Nanti kalau kita temukan lagi nanti mereka akan kita coret karena memang mereka tidak boleh menggunakan hak pilih dalam pemilu kita," paparnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya