. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mencatat setidaknya ada tiga provinsi yang memiliki angka perkawinan dini tertinggi.
Hal ini pun masih menjadi momok bagi perlindungan anak di tanah air.
Direktur Jenderal Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti mengatakan, berdasarkan data tahun 2016, tiga provinsi yang tergolong tinggi perkawinan anak adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.
"Kalsel 36,13 persen, Sulteng 35.10 persen dan Kalteng 34,63 persen," ungkapnya dalam seminar bertajuk "Memaknai Putusan MK dan Sinergitas dalam Pencegahan Perkawinan Anak" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).
Perkawinan dini semacam ini menurut dia sangat rentan akan berbagai permasalahan. Diantaranya rentan akan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain.
"Isu kesehatan juga muncul. Komplikasi, kematian saat melahirkan. Ini juga dampak-dampak. Bayi yang lahir juga berpeluang mati juga tinggi. Kalau tidak ada stunting. Dampaknya tidak main-main," tambahnya.
Perlu diketahui, saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tengah mendorong revisi Pasal 7 ayat 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.
Woro mengingatkan, yang terpenting bukan cuma membuat regulasi yang bagus, tapi juga mencegah terjadinya pernikahan dini.
"Semua eksponen masyarakat lembaga kementerian tak hanya memikirkan regulasi terbaik, tapi bagaimana ini harus dicegah," pungkasnya.
