Ketua Umum PP KBPP Polri AH Bimo Suryono/Net
. Pimpinan Pusat (PP) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri kembali menegaskan sikap netral KBPP Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar pada April 2019.
Ketua Umum PP KBPP Polri AH Bimo Suryono menyampaikan penegasan sikap KBPP Polri itu mengingat waktu pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang makin dekat.
Itu sebabnya, dia mengimbau kepada jajaran organisasi KBPP Polri di pusat dan daerah agar bersikap netral menghadapi Pilpres dan Pileg 2019.
"Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing individu anggota. Tetapi, sebagai organisasi, KBPP Polri bersikap netral," tegas Bimo di kantor PP KBPP Polri di, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/3).
Lebih jauh Bimo menjelaskan, sikap netral KBPP Polri itu termasuk poin yang telah diputuskan dalam Rapimnas KBPP Polri yang digelar baru-baru ini.
Meski demikian, kata Bimo, jika ada pengurus atau anggota KBPP Polri yang terang-terangan membawa nama organisasi untuk mendukung salah satu paslon, maka sanksinya adalah sanksi sosial.
"Sanksi sosial yang dapat membuat malu orangtuanya atau keluarganya," katanya.
Di Indonesia, Pemilu merupakan ciri negara demokrasi yang diadakan sekali dalam lima tahun. Untuk itu, kata Bimo, pesta demokrasi itu seharusnya dijalankan dengan rasa gembira.
"Perbedaan pilihan dan pandangan politik dalam Pilpres dan Pileg tidak boleh menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.
Sebagai ketum PP KBPP Polri, Bimo mengaku prihatin melihat banyaknya konflik horizontal yang timbul di tengah-tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan dan pandangan politik.
"Sekali lagi saya tegaskan, Pemilu bukan ajang perang saudara dan perang agama yang dilatari perbedaan pilihan politik. Sebaliknya, persaudaraan dan persahabatan kita tempatkan di atas segalanya dalam bingkai kebhinnekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Bimo.
Selain sikap netral menghadapi Pilpres dan Pileg 2019, Bimo juga menyatakan bahwa KBPP Polri mendukung setiap langkah institusi Polri dalam penegakan hukum. KBPP Polri juga mendukung TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan NKRI.
"Kami mendukung TNI-Polri dalam menjaga dan mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 agar berjalan aman dan lancar," katanya.
Untuk itu, kata Bimo, KBPP Polri mendukung TNI-Polri mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengacaukan Pemilu.
"Kami mendukung Pemilu damai tanpa hoax, tanpa ujaran kebencian, dan tanpa isu SARA," imbuhnya.
Terkait dukungan Pemilu damai tanpa hoax, tanpa ujaran kebencian, dan tanpa isu SARA ini, menurut Bimo, sudah dideklarasikan KBBP Polri bersama FKPPI, HIPAKAD, Pemuda Pancasila, dan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan saat acara Focus Group Discussion yang digelar pada 2 Maret 2019.
