. Tahun 2019 akan menjadi tahun yang penting bagi Indonesia. Sebab, pada tahun ini akan diselenggarakan untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif dilakukan secara bersamaan.
Maka itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat di tanah air yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dengan menyalurkan hak pilihnya.
Demikian disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Rosarita Niken Widiastuti dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Menjamin Legitimasi Pemilu" bertempat di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (11/3).
"Pemilu sangat penting karena perwujudan dari kedaulatan rakyat dimana rakyat, kita semua, bisa berkontribusi untuk memilih pemimpin terbaik bagi Indonesia," tuturnya.
Menurut Niken, Pemilu merupakan sebuah pesta di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Sehingga, ketika Pemilu merupakan pesta, maka tentunya harus dilaksanakan dengan suasana gembira, ceria, senang, bahagia, dan juga saling menghormati.
"Harapannya untuk pesta demokrasi seperti itu. Walaupun situasi akhir-akhir ini mungkin agak jauh dari pesta, tapi masih ada waktu bagi kita, termasuk teman-teman media, untuk mengambil peran dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang damai," tandasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) pada Desember 2018 dengan total pemilih sejumlah 192.828.520 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki 96.271.476 orang dan pemilih perempuan 96.557.044 orang.
Adapun pemilih dalam negeri terdata 190.770.329 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 95.368.749 orang dan pemilih perempuan 95.401.580 orang, yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan/desa. Sementara pemilih luar negeri tercatat sebanyak 2.058.191 orang.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo; Komisioner KPU Wahyu Setiawan; dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mohammad Afifuddin.
