Berita

Hashim Djojohadikusumo/RMOL

Politik

PEMILU 2019

BPN Laporkan 17 Juta DPT Mencurigakan Ke KPU

SENIN, 11 MARET 2019 | 14:19 WIB | LAPORAN:

. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan belasan juta data mencurigakan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, berdasarkan hasil analisis tim IT mereka, ditemukan ada banyak data mencurigakan yang berpotensi sebagai data ganda dan invalid.

"Menurut tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal," kata Hashim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3).


Pantauan redaksi, adik kandung Capres 02 Prabowo Subianto ini datang bersama beberapa petinggi partai koalisi Indonesia Adil Makmur. Diantaranya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman.

Hashim mengaku mereka diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Azis. Kepada mereka, Hashim mengaku kedua pimpinan KPU itu mempersilahkan BPN untuk melakukan verifikasi dan investigasi langsung ke lapangan.

"Ini yang kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif. Nanti kami akan diberikan waktu untuk mengadakan, bukan coklit tapi pengecekan lapangan bersama secara random kita akan cek beberapa hal," pungkasnya.

Data yang dimaksud yakni terdapat jutaan orang yang terlahir dalam tanggal yang sama. Misalkan orang yang lahir pada tanggal 1 Juli mencapai 9,8 juta jiwa, tanggal 31 Desember 3 juta lebih, dan tangga 1 Januari 2,3 juta lebih.

Keanehan lainnya yakni ada 300 ribu orang yang berumur di atas 90 tahun, dan 20.475 orang yang berumur di bawah 17 tahun namun masuk ke DPT.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya