Berita

Agus Baroya/RMOL Jabar

Nusantara

Cek WNA Masuk DPT, KPU Kabupaten Bandung Butuh Waktu 4-5 Hari

KAMIS, 07 MARET 2019 | 08:52 WIB | LAPORAN:

KPU Kabupaten Bandung belum bisa memastikan ada tidaknya data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) warga negara asing (WNA) masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayahnya.

"Justru ini sedang kami klarifikasi. Jadi pernyataan resmi mengenai jumlah (WNA masuk DPT) itu (dari KPU) sedang kami proses," ujar Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya seperti dimuat RMOL Jabar (RMOL Network), Kamis (7/3).

Sebagaimana temuan Ditjen Kependudukan Catatan dan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) bahwa ada 100-an lebih data WNA masuk DPT di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Bandung.


Agus mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

"Dan kami juga akan cek verifikasi ke lapangan. Nanti hasilnya seperti apa, nah kami belum mendapat laporan secara detail. Paling mungkin sekitar 4-5 hari barangkali saat pleno terkait dengan DPT," terangnya.

Bila keberadaan nama-nama WNA tersebut sudah bisa dipastikan selanjutnya akan disesuaikan dengan data kependudukan. Informasi awal ada dua WNA yang ber-KTP-el dan masuk ke DPT Kabupaten Bandung.

"Sampai hari ini kami masih komunikasi dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk memastikan WNA ini. Jika memang benar ada pasti akan kami TMS (Tidak Memenuhi Syarat) kan," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya