RMOL. Proses penjualan saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk terhalang restu DPRD.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edy Marsudi mengisyaratkan tidak menyetujui pemprov melepas saham akan mengganjal aspirasi sebagian besar warga yang ingin pemprov mengakhiri kepemilikan saham di salah satu produsen bir tersebut.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, keputusan menjual saham pabrik bir bukan kehendak Gubernur Anies Baswedan seorang tetapi kehendak sebagian besar warga yang disuarakan saat kampanye Pilkada DKI 2017.
"Kalau DPRD ngotot saya khawatir bakal ada gelombang besar warga menolak saham bir. Saya tidak bermaksud memperkeruh suasana tetapi sebagai senator, saya hanya menyampaikan geliat yang saat ini terjadi di tengah masyarakat terkait saham bir ini. Saya harap anggota DPRD bisa lebih bijak menyikapi aspirasi warga yang tidak ingin pemdanya punya saham di pabrik bir," jelas Fahira kepada wartawan, Rabu (6/3).
Menurutnya, janji kampanye Anies menjual kepemilikan saham pemprov di produsen bir bukan untuk gagah-gagahan, tetapi murni hasil menyerap aspirasi dan keinginan warga Jakarta.
"Saya yakin semua Anggota DPRD pasti tahu banyak aspirasi warga agar saham bir dijual saja. Jadi jangan tutup telinga dan mata anda. Ini kehendak sebagian besar warga, jangan disumbat," ujar Fahira.
Adanya kekhawatiran pemasukan Pemprov DKI akan berkurang akibat penjualan saham pabrik bir sangat tidak mendasar dan mengada-ada. Fakta memperlihatkan bahwa sejak 1970 pendapatan emiten bir tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Selain itu, dilihat dari sisi manapun, tidak pantas sebuah organisasi pemerintahan punya saham di perusahaan minuman beralkohol.
"Jika dibanding dengan APBD DKI saat ini, sumbangan dana dari saham bir itu tidak berarti apa-apa. Jadi buat apa ngotot dipertahankan. Makanya dana itu jauh lebih berguna bila dipakai untuk pembangunan Jakarta sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh warga," papar Fahira yang juga ketua umum Gerakan Nasional Anti Miras.
