Militer Isi Jabatan Sipil Bawa Bangsa Mundur Ke Sejarah Kelam

Penempatan perwira tinggi (Pati) aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara merupakan sebuah kemunduran.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean bahkan mengingatkan agar wacana itu tidak dikembangkan karena bertentangan dengan UU TNI. Termasuk bisa menarik kembali bangsa ini ke zaman Orde Baru.

"Ini dwi fungsi TNI dan justru membawa bangsa kita mundur ke dalam sejarah kelam bangsa masa lalu. Ini tidak boleh dibiarkan," ujar Ferdinand kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (2/3).

Presiden sebagai pucuk pimpinan negeri ini, kata Ferdinand, harus memahami perundang-undangan sebelum menjadikan wacana itu sebagai sebuah produk kebijakan.

"Jokowi kalau mau membuat kebijakan berkaca dulu pada UU-nya, melanggar peraturan UU atau tidak," imbuhnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun menyarankan kepada pemerintah untuk menambah jabatan militer, tapi di luar struktural kelembagaan sipil. Hal itu, kata Ferdinand, agar tidak bertentangan dengan UU TNI.

"Misalnya, memekarkan Kodam dan lain-lain, bisa dikaji sedemikian rupa, tetapi tidak menempatkan pejabat TNI di jabatan sipil," pungkasnya. ***