Berita

Direktur Global Future Institute, Hendrajit/RMOL

Politik

Isu Dwifungsi Bermuatan Politis, Jokowi Butuh Dukungan Tentara

SABTU, 02 MARET 2019 | 09:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Keinginan pemerintah menempatkan perwira TNI aktif pada ranah sipil dinilai sebagai upaya politis dengan menggunakan teori trade off (imbal balik). Sebab, keterlibatan perwira TNI aktif di ranah sipil tidak memiliki urgensi apapun menjelang Pemilu.

Demikian disampaikan Direktur Global Future Institute, Hendrajit di Rumah Guntur 49 Jakarta, Jumat (1/3) malam.

"Itu hanya trade off saja, kamu saya masukkan kamu dukung saya. Walaupun bukan tentara ya kan masih aktif, tapi kan keluarganya, harganya kan mahal," ujar Hendarjit.


Pengamat Geopolitik itu juga menegaskan bahwa dia tidak pernah menemui negara manapun di dunia, dimana perwira TNI aktif masuk ke dalam birokrasi. Sekalipun ada, lanjut Hendarjit, mesti dalam keadaan genting dan mendesak.

"Urgensi perwira-perwira aktif di birokrasi ngapain? Ini persoalan perwira aktif didudukkan di birokrasi itu di negara manapun enggak ada," kata Hendarjit.

"Kecuali karena memang kepepet sehingga perlu secara politis meminta dukungan tentara. Tapi itu pun enggak ada belum tentu efektif," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa kebijakan yang diwacanakan pemerintah ini sarat dengan muatan politis kubu petahana menjelang Pemilu 2019.

"Saya lebih melihat ini motif poliknya. Untuk pemilu dia (Jokowi) butuh dukungan tentara, bukan perwira yang dimasukkan (ke birokrasi) yang pada dasarnya sipil," demikian Hendarjit. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya