Berita

Prajurit TNI/Net

Politik

Penambahan Kodam Jadi Solusi Atasi Perwira TNI Yang Nonjob

SABTU, 02 MARET 2019 | 07:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Terkait banyaknya Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI yang nonjob alias menganggur, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan agar para perwira tersebut bisa ditempatkan di badan-badan sipil seperti kementerian atau lembaga lain setingkat kementerian.

Usulan itu memunculkan polemik di tengah publik. Ada yang menganggap usulan itu seperti hendak mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru dulu, namun ada juga yang menganggap hal sah-sah saja selama untuk kepentingan negara.

Menurut Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, lebih baik untuk menyiasati kelebihan Pati dan Pamen tersebut lebih baik dibuat Komondo Daerah Militer (Kodam) baru.


"Nah ini kenapa tidak jumlah Kodam itu ditambah. Lebih baik diperluas saja," ungkap Tamliha di komplek DPR, Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut dia, di daerahnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dahulu memiliki Kodam, namun seiring berjalannya waktu, Kalimantan akhirnya disempitkan satu Kodam bernama Tanjungpura. Kemudian pada tahun 2010 ditambah satu Kodam lagi yakni Mulawarman.

"Dulu di Banjarmasin ada Kodam Lambung Mangkurat. Jadi di Kalimantan ada 3 Kodam, Kodam Mulawarman, Lambung Mangkurat dan Tanjungpura," terangnya.

Sehingga menurut dia cara itu efektif untuk menempatkan para Pati dan Pamen yang saat ini nonjob. Hal itu juga bisa diterapkan di daerah lain selain Kalimantan.

"Sekarang di Kalimantan ada 2 Kodam ya tambah lagi satu supaya ada tambah job untuk seorang Bintang Dua menempati Kodam itu. Daripada dia jadi pengangguran politik nanti ikut-ikutan ngatur-ngatur Pilpres," tandasnya. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya