Berita

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha/Net

Politik

Ada-ada Saja TNI Disuruh Ngajar, Banyak Guru Honorer Yang Antre

SABTU, 02 MARET 2019 | 06:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Adanya usulan untuk prajurit TNI bisa mengajar di daerah terpencil sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dipertanyakan.

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha tidak sepakat dengan adanya usulan tersebut. Menurut dia, jatah itu lebih baik diberikan ke guru-guru honorer.

"Kalau saya sih enggak setuju ya, lah orang banyak yang antre yang guru, yang honorer. Guru honorer kalau diangkat jadi PNS kan sudah ada pakta integritasnya, dia bersedia ditugaskan di manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Tamliha saat ditemui di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (1/3).


Menurut anggota Fraksi PPP ini tugas TNI tetap di bidang pertahanan. Sementara kalau tugas mengajar di daera 3T (terpencil, tertinggal dan terluar) bisa diberikan kepada guru-guru honorer yang kini jumlahnya banya.

"Kita reses kan ditanya sama guru honorer, 'pak kapan kami diangkat', lah aku bukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kok, bukan Menteri Negera Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi juga," selorohnya.

Artinya dia melihat permasalahan guru honorer ini juga menjadi polemik. Sementara anggota TNI yang tidak mendapat job juga jumlahnya banyak, sehingga muncul permintaan bahwa anggota TNI aktif bisa ditempatkan di urusan sipil termasuk mengajar.

"Saya enggak sepakat itu. TNI tugas pokoknya itu pertahanan negara," tandasnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya