Berita

Nusantara

Temuan Penyelewengan Dana Desa Di Halsel Dilidik Setelah Pemilu

SABTU, 02 MARET 2019 | 02:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kepolisian Halmahera Selatan (Halsel) bakal menindaklanjuti hasil temuan audit Inspektorat Kabupaten yang menyatakan penggunaan dana desa di puluhan desa bermasalah dan berpotensi diselewengkan.

"Kita tetap akan tindaklanjuti hasil audit inpektroat namun ada beberapa hal yang jadi pertimbangan yakni kita sedang melakukan kegiatan pengamanan pemilu 2019. Peran kepala desa dalam pengamanan pemilu juga sangat besar, untuk itu saya ambil kebijakan untuk tindaklanjuti temuan ini setelah pemilu," kata Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo W kepada media di Aula Mapolres Halsel, Jumat (1/3).

Perwira dua bunga itu membenarkan pihaknya telah menerima hasil audit Inspektorat terkait pengelolaan dana desa di Halsel, Maluku Utara. Dari hasil audit ditemukan pengelolaan dana desa di 32 desa di Halsel bermasalah hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 5 miliar lebih.


Dia mengatakan Polres akan melakukan penyelidikan dengan memanggil pemerintah desa yang desanya masuk dalam temuan inspektorat untuk dimintai klarifikasi. Bisa jadi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti ke tingkatan lebih lanjut yakni ke tahap penyidikan, atau sebaliknya.

"Kita akan panggil untuk verifikasi. Dana desa ini tidak serta merta dilihat dari sisi pelanggarannya, tapi bagaimana kita mengawal untuk pembangunan. Dan tidak serta pelanggaran ini kemudian melalui jalur hukum," pungkasnya.

Kasat Reskrim Polres Halsel AKP Gede Atmadja menambahkan, penyidik akan mencocokkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan dengan hasil audit inspektorat. Dari situ diketahui berapa yang akan naik ke tahap penyelidikan.

"Nanti kita undang klarifikasi baru kita cocokkan dengan temuan Inspektorat. Kita akan lebih fokuskan pada pengembaliannya," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya