Berita

Politisi PPP Syaifullah Tamliha/RMOL

Politik

PPP Bakal Usulkan Masa Jabatan Presiden 8 Tahun

JUMAT, 01 MARET 2019 | 19:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewacanakan usulan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dari sebelumnya lima tahun.

"Menurut saya, kalau kita punya sikap kenegarawanan yang sama itu patut dipertimbangkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun. Jadi sekali saja orang jadi presiden," jelas politisi PPP Syaifullah Tamliha di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/3).  

Dia menjelaskan, hal itu mengingat dalam memenuhi janji presiden selama periode lima tahun dirasa sulit. Tamliha mencontohkan, saat ini banyak janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum terealisasi.


"Janjinya A sampai Z bisa diselesaikan delapan tahun, kalau ini kan sekarang tidak. Masih banyak ide-ide dan gagasan Jokowi pada tahun 2014 yang belum bisa dilaksanakan," bebernya.

Lanjut anggota Komisi I DPR itu, misalnya janji Jokowi untuk menaikkan anggaran TNI menjadi 1,5 persen dari PDB.

"Ini kan belum terealisasi kalau 1,5 persen dari PDB. Kalau PDB kita Rp 13 ribu triliun per tahun maka itu anggaran TNI seharusnya Rp 250 triliun, sekarang kan cuma Rp 108 triliun. Nah ini berikan kesempatan kepada Pak Jokowi bagaimana pertumbuhan ekonomi sampai tujuh persen," demikian Tamliha. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya