Berita

Politisi PPP Syaifullah Tamliha/RMOL

Politik

PPP Bakal Usulkan Masa Jabatan Presiden 8 Tahun

JUMAT, 01 MARET 2019 | 19:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewacanakan usulan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dari sebelumnya lima tahun.

"Menurut saya, kalau kita punya sikap kenegarawanan yang sama itu patut dipertimbangkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun. Jadi sekali saja orang jadi presiden," jelas politisi PPP Syaifullah Tamliha di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/3).  

Dia menjelaskan, hal itu mengingat dalam memenuhi janji presiden selama periode lima tahun dirasa sulit. Tamliha mencontohkan, saat ini banyak janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum terealisasi.


"Janjinya A sampai Z bisa diselesaikan delapan tahun, kalau ini kan sekarang tidak. Masih banyak ide-ide dan gagasan Jokowi pada tahun 2014 yang belum bisa dilaksanakan," bebernya.

Lanjut anggota Komisi I DPR itu, misalnya janji Jokowi untuk menaikkan anggaran TNI menjadi 1,5 persen dari PDB.

"Ini kan belum terealisasi kalau 1,5 persen dari PDB. Kalau PDB kita Rp 13 ribu triliun per tahun maka itu anggaran TNI seharusnya Rp 250 triliun, sekarang kan cuma Rp 108 triliun. Nah ini berikan kesempatan kepada Pak Jokowi bagaimana pertumbuhan ekonomi sampai tujuh persen," demikian Tamliha. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya