Berita

Hinca Panjaitan/RMOL

Politik

Demokrat: Kasus Prita Mulyasari Tidak Ada Urusannya Dengan SBY

JUMAT, 01 MARET 2019 | 02:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kicauan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tentang penerbitan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat berang kubu Demokrat.

Pasalnya, Mahfud menyebut UU ITE telah memenjarakan banyak korban. Dia juga mengambil contoh kasus Prita Mulyasari yang dihukum karena melanggar UU tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Demokrat  Hinca Panjaitan menegaskan bahwa kasus yang menimpa Prita Mulyasari tidak ada hubungannya dengan kekuasaan yang saat dipegang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kasus yang menimpa Prita lantaran pihak Rumah Sakit (RS) tidak tahan dengan kritik yang disampaikan Prita.


"Prita tidak ada urusannya dengan kekuasaan, itu murni sengketa keperdataan karena pelayanan yang tidak sempurna. Dia protes, kirim email kemudian jadi masalah," ujar Hinca di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2).

Hinca menganggap, penerapan UU ITE, ketika SBY menjadi presiden sangat berbeda dengan saat ini. Menurut dia, UU ITE sekarang seperti menjadi alat kekuasaan.

“Prita kan urusanya dengan pemilik rumah sakit, kalau sekarang (penerapan UU ITE,red) ada kaitannya dengan kekuasaan. Bilang sama Pak mahfud, Pak Mahfud yang ini, itu kaitannya dengan kekuasaan," tandasnya.

Mahfud MD sempat berkicau tentang UU ITE diundangkan di era SBY. Menurut Mahfud, UU ITE sudah banyak memenjarakan orang.

"UU 11/2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sudah memenjarakan beberapa korban itu diundangkan oleh Pemerintahan SBY pada tanggal 21 April 2008. Katanya, saat itu, UU tersebut diperlukan oleh pemerintah. Kalau sekarang sudah tidak diperlukan, ya, bisa dicabut,” kicaunya di akun Twitter @mohmahfudmd.

Kemudian, Mahfud mengambil contoh orang yang terkena UU ITE di era SBY, yakni Prita Mulyasari.

“Masih ingat Prita Mulyasari? Dialah terhukum pertama berdasar UU ITE itu. Dan itu terjadi Juni 2012, pada era Pak SBY. Putusannya inkracht, tapi dia diputus bebas oleh putusan PK setelah menjalani hukuman,” sambungnya. ***

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya