Berita

Wiranto/Net

Politik

Sumpah Pocong Bentuk Keberanian Wiranto Ungkap Peristiwa 1998

JUMAT, 01 MARET 2019 | 02:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tantangan sumpah pocong yang disampaikan Menkopolhukam Jenderal (purn) TNI Wiranto merupakan bentuk keberanian untuk mengungkap peristiwa 1998 secara terang benderang.

Begitu kata Aktivis ’98 yang juga anggota Komite Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), Taufan Hunneman menanggapi tantangan Wiranto kepada mantan Danjen Kopassus yang juga calon presiden Prabowo Subianto dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen.

Taufan menjelaskan bahwa sumpah pocong merupakan tradisi dan norma-norma yang berlaku secara adat istiadat di negeri ini.


“Biasanya dilakukan untuk memutuskan perkara atau fitnah yang dilontarkan oleh seseorang, karena perkara itu biasanya minim pembuktian sehingga dengan sumpah pocong diharapkan akan ada kebenaran hakiki. Jika tidak, maka akan mendapat laknat Tuhan,” urainya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (28/2).

Taufan mengatakan bahwa situasi yang terjadi saat 1998 merupakan skenario besar yang didalangi oleh satu aktor intelektual, yang ingin meraih keuntungan politik.

“Atau dengan kata lain ada petinggi militer yang ingin mengambil keuntungan politik untuk kepentingan meraih kekuasaan,” jelasnya.

Skenario itu, lanjut Taufan, juga bisa menyasar Wiranto yang saat menjabat Panglima ABRI. Pasalnya, jika Wiranto dicopot maka secara bertahap pemusatan kekuatan terjadi dan langkah meraih kekuasaan semakin dekat.

“Selalu terjadi upaya pengambilalihan dengan skenario memojokan orang kuat dan menyingkirkan orang kuat di tubuh militer, dalam hal ini panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Jenderal Wiranto”, ungkap Taufan.

Terakhir, Taufan menilai sumpah pocong dan sumpah prajurit bukan merupakan hal yang liner bisa diperdebatkan. Sebab dimensi keduanya berbeda.

“Sumpah prajurit yang lebih menekankan pada kesetiaan kepada bentuk negara, ideologi dan konstitusi,” tekannya. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya