Berita

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo/Net

Politik

JK Dianggap Main Aman Di Pilpres, Ini Kata Keponakan Prabowo

JUMAT, 01 MARET 2019 | 01:58 WIB | LAPORAN:

Manuver demi manuver yang ditunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama Pilpres 2019 dianggap sebagai bentuk cari aman. Pasalnya, JK yang kini menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf sering mengkritik kinerja Jokowi.

Baca: Wajar JK Lebih Berharap Pada Prabowo

JK sering melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Seperti biaya pembangunan proyek LRT Jabodebek yang menghabiskan dana Rp 500 miliar per kilometer.  


Tidak sampai di situ, JK juga terkesan membela rival Jokowi, Prabowo Subianto. Seperti dalam isu kebocoran APBN dan isu lahan hak guna usaha (HGU) milik Prabowo.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku enggan berkomentar mengenai anggapan publik tersebut.

"Saya nggak mungkin lah melihatnya (berkomentar) sampai ke dalam situ," katanya usai diskusi bertajuk ‘Pemuda dan Ketenagakerjaan’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).

Rahayu hanya memastikan bahwa hubungan antara Prabowo dengan JK sejauh ini baik-baik saja. Sekalipun pada dasarnya pilihan politik kedua tokoh itu berbeda.

"Dari dulu selalu baik-baik saja kok. Kalaupun ada perbedaan pandangan soal kebijakan, ya namanya juga politik. Tapi sebenarnya hubungannya baik-baik saja," tekannya.

Mengenai kritik JK ke pemerintah, keponakan Prabowo ini mengaku tidak melihat ada hubungan kedekatan JK dan Prabowo di balik hal tersebut.

"Apakah kritikan itu ada hubungannya dengan hubungan mereka ya saya nggak tahu juga, dan saya rasa Pak JK hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan beliau," ujarnya.

Meski demikian, Saraswati menilai data yang disampaikan JK untuk mengkritik pembangunan infrastruktur Jokowi sama dengan data yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi.

"Jadi kita sama-sama melihat kenyataan di Indonesia. Kalau misalkan Pak JK menyampaikan apa yang menjadi pendapat pribadi ya kita menghormati apa yang menjadi hak beliau sebagai pemimpin bangsa," pungkasnya.***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya