Berita

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo/Net

Politik

JK Dianggap Main Aman Di Pilpres, Ini Kata Keponakan Prabowo

JUMAT, 01 MARET 2019 | 01:58 WIB | LAPORAN:

Manuver demi manuver yang ditunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama Pilpres 2019 dianggap sebagai bentuk cari aman. Pasalnya, JK yang kini menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf sering mengkritik kinerja Jokowi.

Baca: Wajar JK Lebih Berharap Pada Prabowo

JK sering melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Seperti biaya pembangunan proyek LRT Jabodebek yang menghabiskan dana Rp 500 miliar per kilometer.  


Tidak sampai di situ, JK juga terkesan membela rival Jokowi, Prabowo Subianto. Seperti dalam isu kebocoran APBN dan isu lahan hak guna usaha (HGU) milik Prabowo.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku enggan berkomentar mengenai anggapan publik tersebut.

"Saya nggak mungkin lah melihatnya (berkomentar) sampai ke dalam situ," katanya usai diskusi bertajuk ‘Pemuda dan Ketenagakerjaan’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).

Rahayu hanya memastikan bahwa hubungan antara Prabowo dengan JK sejauh ini baik-baik saja. Sekalipun pada dasarnya pilihan politik kedua tokoh itu berbeda.

"Dari dulu selalu baik-baik saja kok. Kalaupun ada perbedaan pandangan soal kebijakan, ya namanya juga politik. Tapi sebenarnya hubungannya baik-baik saja," tekannya.

Mengenai kritik JK ke pemerintah, keponakan Prabowo ini mengaku tidak melihat ada hubungan kedekatan JK dan Prabowo di balik hal tersebut.

"Apakah kritikan itu ada hubungannya dengan hubungan mereka ya saya nggak tahu juga, dan saya rasa Pak JK hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan beliau," ujarnya.

Meski demikian, Saraswati menilai data yang disampaikan JK untuk mengkritik pembangunan infrastruktur Jokowi sama dengan data yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi.

"Jadi kita sama-sama melihat kenyataan di Indonesia. Kalau misalkan Pak JK menyampaikan apa yang menjadi pendapat pribadi ya kita menghormati apa yang menjadi hak beliau sebagai pemimpin bangsa," pungkasnya.***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya