Lurah Sampai Gubernur Tak Netral, Simpan Saja Kotak Suara Di Markas Tentara

Dalam hal netralitas Pemilu 2019, rakyat masih menaruh kepercayaan tinggi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Karena itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengusulkan agar kotak suara yang sudah berisi surat suara hasil pencoblosan 17 April untuk disimpan di markas TNI atau Markas Komando Rayon Militer (Koramil).

"Karena sekarang kita bisa lihat secara telanjang. Lurah, Camat hingga Gubernur sudah terang-terangan mendukung Jokowi. Ini kan menunjukkan indikasi ketidaknetralan aparatur pemerintah,” kata juru bicara BPN, Andre Rosiade, usai konferensi pers hasil survei Cyrus Network di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Bagi BPN, kerawanan kecurangan bukan terjadi saat di TPS atau saat penghitungan suara. Menurut Andre, tidak ada yang bisa menjamin keamanan kotak suara ketika dibawa ke kantor Kelurahan atau Kecamatan.

"Wajar dong kami punya pikiran potensi kecurangan, karena camat-camat saja sudah berani dukung Jokowi-Maruf di depan kamera. Di depan kamera saja berani. Dikhawatirkan, di belakang kamera lebih berani lagi," ujarnya.

Keinginan BPN sama dengan masyarakat, sambung Andre, yaitu menginginkan Pemilu yang berkualitas, jujur dan adil. Usul penyimpanan kotak suara di kantor militer akan serius didorong ke tingkat DPR RI agar segera dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau memang camatnya sudah tidak netral, bupati tidak netral, walikota tidak netral, kenapa kita tidak taruh di kantor tentara saja? Nanti saya akan coba usulkan resmi ke BPN dan ke fraksi agar dirapatkan di KPU," tambah Andre. ***