Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menegaskan bahwa kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el) milik warga asing di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Meski begitu, penyelengara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kedua tim sukses capres/cawapres dan stakeholder Pemilu lainnya terutama di daerah perlu saling berkoordinasi dan bahu membahu memastikan DPT bersih dari identitas-identitas yang menurut aturan dan UU tidak mempunyai hak pilih.
Hal ini penting agar saat pemungutan suara di TPS pada 17 April 2019 nanti berjalan baik.
"Mumpung hari pencoblosan masih hitungan bulan karena isu ini sangat sensitif. Semua stakeholder Pemilu saling bekerja sama, tidak perlu saling menyalahkan. Kita semua berkepentingan agar Pemilu ini berjalan dengan baik," ujar anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangannya.
Selain itu, menurut Fahira, sedapat mungkin dibuat formulasi agar TPS dijadikan saringan yang ‘ampuh’ untuk mencegah orang-orang yang tidak berhak ikut mencoblos.
Fahira menegaskan harus ada persepsi, pandangan dan kesatuan sikap serta komitmen yang sama mulai dari KPPS, Pengawas TPS, hingga saksi untuk tegas menolak jika ada pihak-pihak yang tidak punya hak pilih memaksa ikut mencoblos.
"Perkuat kapasitas semua perangkat yang bertugas di TPS mulai dari KPPS, Pengawas TPS, dan saksi agar satu persepsi saat menghadapi berbagai kondisi yang terjadi di TPS,†saran Fahira.
Ia yakin jika semua perangkat yang ada di TPS memiliki pemahaman yang sama dan tegas maka pada 17 April nanti, surat suara hanya akan dicoblos oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
"Warga juga sangat diharapkan partisipasinya ikut mengawasi dan menjaga kondusivitas di TPS-nya masing-masing para 17 April nanti. Jika ada hal yang dianggap tidak sesuai, laporkan secara baik-baik kepada pihak yang berwenang. Karena keberhasilan pemilu ini artinya keberhasilan kita juga, rakyat Indonesia," ujar senator Jakarta ini.
***
