Berita

Anggota Bawaslu, Afifuddin/RMOL

Hukum

Bawaslu Bersama Gakkumdu Masih Pelajari Laporan Terhadap Jokowi

RABU, 20 FEBRUARI 2019 | 15:34 WIB | LAPORAN:

. Semua laporan terhadap Capres petahana Joko Widodo yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah didalami oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Anggota Bawaslu, Afifuddin mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah menerima dua laporan atas sikap Jokowi yang diduga menyerang personal dengan mengungkit tentang kepemilikan ratusan ribu hektare lahan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam debat kedua Pilpres.

"Sudah masuk dua laporan, pertama menyoal pidana Pemilu yang sehari sebelumnya, yang kedua dilaporkan soal pidana Pemilu UU ITE dan pidum juga, tapi pelapornya dua kelompok, dua pelapor," ujar Afif di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/2).


Mendapatkan laporan itu, pihaknya kini tengah mendalami. Nah, karena laporan itu juga menyangkut dugaan pelanggaran pidana, pihaknya berencana akan membahas kasus itu bersama pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

"Sentra Gakkumdu karena ranahnya ke pidana pemilu yang disoal," ucap Afif.

Senin (18/2) lalu, Tim Advokasi Indonesia Bergerak melaporkan Jokowi atas dugaan pelanggaran UU 7/ 2017 tentang Pemilu. Sehari setelahnya, datang kelompok Aktivitas Koalisi Masyarakat Anti Hoax yang juga melaporkan peristiwa yang sama ke Bawaslu.

Kedua laporan itu sama-sama mempersoalkan tentang Jokowi yang diduga telah menyerang pribadi Prabowo. Serangan itu berkaitan dengan pernyataan Jokowi yang menyebut capres 02 itu memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh. Padahal, tanah yang dikuasai Prabowo itu bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Dengan kata lain, tanah tersebut masih sepenuhnya milik negara. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya