“Kemesraan” Rusia Dan Indonesia Di Era Jokowi Berakhir?

Bagai fenomena bola salju, polemik penyebutan “propaganda Rusia” terus bergulir dan kian membesar mewarnai prosesi jelang pencoblosan Pilpres. Saling tuding masing-masing pihak bahwa pihak lawan menebar hoax pun makin mencuat. Lalu bagaimana dengan Rusia?

Penggunaan "propaganda Rusia" disampaikan petahana Joko Widodo saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di  Kota Surabaya, akhir pekan kemarin. Jokowi mengatakan dunia perpolitikan Indonesia saat ini dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

"Pernyataan Pak Jokowi sebagai calon presiden tentang propaganda Rusia hanyalah sebuah istilah dan tidak berhubungan dengan intervesi negara Rusia pada proses politik di Indonesia," kata Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis, Senin (4/2).

Propaganda yang dimaksud Jokowi adalah teknik Firehose of Falsehood yang juga digunakan Donald Trump guna menarik perhatian masyarakat dengan menyebarkan hoax, ketakutan, hingga pemberitaan-pemberitaan yang remeh.

Politisi Golkar yang akrab disapa Ace itu menjelaskan, pernyataan Jokowi soal adanya propaganda Rusia hanya sebuah istilah. Ace mengatakan istilah itu tidak ada kaitannya dengan intervensi Rusia. Istilah propaganda Rusia populer, sambung Ace, setelah RAND Corporation menerbitkan artikel "The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model" pada 2016.

Menurut Jubir TKN itu, propaganda Firehose of Falsehood atau semburan kebohongan ini disebut digunakan dalam pemilu di Brazil, Mexico, dan Venezuela. "Sehingga sudah menjadi bagian dari metode perpolitikan baru di era post-truth," tulis Ace.

Propaganda Rusia, Ace menjelaskan propaganda Firehose of Falsehood juga mempunyai beberapa ciri. Pelakunya berusaha mendapatkan perhatian media melalui pernyataan dan tindakan yang mengundang kontroversi. Kemudian, pelakunya juga melemparkan pernyataan yang miss leading atau bahkan bohong. Ace mengatakan tujuannya adalah menghilangkan kepercayaan pada data dan merusak kredibilitas.

Hari berikutnya, Minggu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jokowi yang masih menjabat Presiden sekaligus Kepala Negara masih menggunakan istilah tersebut ditambah istilah konsultan asing. Jokowi tidak menjelaskan istilah itu ditujukan kepada siapa dan kelompok apa.

Direktur Luar Negeri dan Koordinator Media Asing  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menyatakan,  Pernyataan Joko Widodo mengenai adanya konsultan asing yang berada di belakang salah satu capres adalah  kebohongan besar.
 
“Jadi, saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kita tidak ada sama sekali konsultan asing, Di BPN ini semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden (Jokowi) itu salah," ujar Irawan.

Pimpinan BPN itu menjelaskan, isu ini muncul pertama kali dari potongan video yang memperlihatkan seorang pejabat Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo Subianto sebelum capres nomor urut 02 tersebut menyampaikan pidato "Indonesia Menang" di JCC Jakarta pada 14 Januari lalu. Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat. Dan ada 13 perwakilan yang datang.

"Jadi siapa yang memberikan masukan kepada Presiden, itu salah besar. Jadi, kita sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," jelasnya.

Hal senada disampaikan politisi PAN Drajad Wibowo, tuduhan itu tidak tepat sama sekali. Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Drajad menyampaikan bahwa input Prabowo hanya dari timnya.

"Tapi jika memang beliau menuduh mas Bowo seperti itu, tuduhan tersebut salah. Tidak pernah sekalipun saya lihat ada bule yang ikut, entah dari AS, Rusia dan lain-lain. Malah mas Bowo banyak meminta input dari kita-kita. Dan beliau banyak mengikuti saran serta nasihat dari tokoh nasional seperti Presiden SBY dan Prof. Amien Rais," ucap Drajad dalam pesan elektroniknya, Selasa (5/2).

Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia merasa perlu menyampaikan klarifikasi terkait penggunaan istilah "propaganda Rusia" yang belakangan ramai dalam percaturan politik Indonesia Pilpres 2019.

Klarifikasi disampaikan lewat akun Twitter resmi Russian Embassy, IDN @RusEmbJakarta, Senin (4/2).

"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan "propaganda Rusia" oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut," twit @RusEmbJakarta.

Dijelaskan, istilah "propaganda Rusia" direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Dimana istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.

Terkait dengan elektoral atau urusan pemilihan yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia, Kedutaan Rusia menegaskan tidak ikut campur.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis @RusEmbJakarta.

Indonesia di Mata Rusia

Jauh sebelum mencuat dan menjadi polemik, tak lama usai Joko Widodo dulu memenangkan pilpres, tepatnya pada 12 Desember 2014, laman resmi Kedutaan Besar Rusia untuk Republik Indonesia menampilkan sebuah tulisan berjudul “Seperti Apa Ekspektasi Rusia Terhadap Indonesia Tahun Depan?”

Dalam konferensi pers pada Kamis (11/12) di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia saat itu masih dijabat Mikhail Galuzin, dia menceritakan ekspektasi Rusia terhadap Indonesia pada 2015.

Mantan Duta Besar Rusia untuk Indonesia yang biasa disapa Galuzin menyatakan, Rusia memiliki harapan besar terkait prospek hubungan bilateral Rusia-Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Jokowi dan Putin baru saja bertemu untuk pertama kalinya dalam pertemuan APEC di Beijing pada November lalu. Pertemuan itu berjalan dengan sangat baik dan kami berharap itu mengindikasikan prospek cerah hubungan antara negara kita," kata Galuzin.
 
Sang duta besar menjelaskan, hubungan bilateral Rusia-Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat positif sejak masa reformasi, terutama pada masa pemerintahan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hubungan itu didasari oleh keakraban yang tercipta sejak masa pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kini, memori tentang itu masih tetap hidup di masyarakat, masih sangat terasa," kata Galuzin.
 
Di bidang ekonomi, Rusia dan Indonesia telah memperkokoh ikatan dengan berbagai kontrak kerja sama yang prospektif. Galuzin mengingatkan bahwa Rusia sangat mendukung konsep Indonesia sebagai negara maritim yang diusung oleh presiden Jokowi. "Kami memiliki banyak kesempatan, ahli, teknologi, dan produk industri yang bisa berguna bagi Indonesia, yang hendak meningkatkan kekuatan maritimnya," kata Galuzin.

Terkait sikap terhadap situasi internasional, Galuzin melihat kecenderungan yang sama antara Rusia dan Indonesia. "Indonesia ingin mandiri di kancah internasional dan ingin kedaulatannya tidak diganggu gugat. Rusia pun memegang prinsip yang sama. Selama kita bisa menghargai negara lain, tentu negara kita pun akan mendapat perhormatan serupa dari negara lain," kata sang diplomat.

"Kehadiran" Indonesia di Rusia

Duta Besar Rusia tersebut juga menjelaskan bahwa ‘kehadiran' Indonesia di Rusia semakin jelas. Indonesia telah menjadi salah satu destinasi favorit warga Rusia untuk berlibur. "Di Bali, Anda bahkan bisa menemukan tak hanya turis Rusia dari Moskow dan Saint Petersburg, tapi juga dari kota-kota kecil Rusia lain," tutur Galuzin.

Selain itu, di Rusia sendiri pengetahuan tentang Indonesia pun meningkat. Galuzin bercerita, beberapa minggu setelah pelantikan, sosok Joko Widodo dibahas dalam sebuah program radio Rusia Echo Moscow. Radio tersebut menyajikan sebuah program berdurasi panjang yang menuturkan segala hal tentang presiden baru Indonesia tersebut, mulai dari biografi hingga pandangan politik Jokowi.

Pasca isu "Propaganda Rusia" Mencuat dan mencuit di medsos, bagaimana masa depan hubungan Rusia dan Indonesia? Dutabesar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, beberapa waktu lalu memberikan pandangannya terhadap Indonesia.

"Saya kira akan sangat cerah. Kami memandang Indonesia sebagai salah satu partner kunci di kawasan dengan mempertimbangkan peran Indonesia di ASEAN juga di negara-negara Muslim. Kami melihat tren positif dalam hal perkembangan hubungan bilateral kita. Rusia dan Indonesia memiliki dialog politik yang aktif," jawab sang Dubes Rusia itu diwawancarai Redaksi Kantor Berita Politik RMOL.

Dubes Vorobieva menyebutkan, Presiden Joko Widodo mengunjungi Rusia pada tahun 2016 mengikuti KTT Rusia-ASEAN di Sochi yang didedikasikan untuk 20 tahun hubungan negara kami dengan ASEAN. Tidak hanya itu, Presiden Widodo juga melakukan kunjungan kerja dan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin.

Setelah itu, ada pertukaran delegasi tingkat tinggi yang stabil. Antara lain, kunjungan Menlu Rusia Sergei Lavrov tahun lalu (2017). Dan baru-baru ini di bulan Maret, Menlu Indonesia Retno Marsudi mengunjungi Moskow dan mengadakan pertemuan yang konstruktif dengan Menlu Lavrov.

Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Jenderal Nikolai Patrushev awal tahun ini juga berkunjung ke Jakarta dan mengadakan pembicaraan yang sangat positif dengan Menko Polhukam Wiranto mengenai isu keamanan global serta upaya menangkal terorisme dan kriminalisme internasional. Anda bisa melihat bagaimana pertukaran kunjungan pejabat tinggi terus berlangsung.

Rusia, sangat menghormati posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Indonesia memiliki suara independen sehingga tidak mudah ditekan oleh negara lain.

"Kami tahu bahwa banyak tekanan dilakukan oleh pihak lain, tetapi kami sangat menghormati posisi independen yang diperlihatkan Indonesia. Kami tidak mau menekan siapapun. Kami ingin bekerjasama. Kami menawarkan persahabatan dan kerjasama,"

Di sektor perdagangan dan investasi tahun ini ada peningkatan volume perdagangan bilateral dibandingkan tahun lalu sebesar 25 persen. Memang ada perbedaan cara dalam melihat data. Menurut Rusia, tahun lalu peningkatan volume perdagangan bilateral sebesar 3,3 miliar dolar AS. Menurut Indonesia angkanya lebih sedikit. Namun yang jelas tetap memperlihatkan dan merupakan bukti ada tren positif. Apalagi, kedua pemimpin baik Rusia maupun Indonesia di tahun 2016 menargetkan volume dagang, sebesar 5 miliar dolar AS pada tahun 2020.

"Kalau Anda mempertimbangkan populasi kedua negara, sekitar 400 juta jiwa, tentu saja peningkatan ini tidak cukup. Karena itu, salah satu tujuan yang ingin saya capai adalah peningkatan volume perdagangan bilateral kedua negara," kata Vorobieva.

Ada beberapa yang sudah dilakukan, seperti proyek pembangunan rel kereta di Kalimantan, dan beberapa lainnya. Kita juga akan meningkatkan kerjasama di sektor energi.

Kalau pemerintah Indonesia memutuskan menggunakan energi nuklir, kami sangat senang bila diminta membantu. Di Rusia, kami menggunakan energi nuklir dalam jumlah yang cukup banyak. Sekitar 20 persen dari listrik kami berasal dari pembangkit nuklir.

Dubes Rusia itu mengaku bisa menjamin bahwa tingkat keamanan dari teknologi ini sangat tinggi. Peristiwa di Fukushima, Jepang, tentu saja menimbulkan keraguan terhadap penggunaan energi nuklir. Tetapi perlu disampaikan bahwa fasilitas di Fukushima sudah cukup tertinggal. Sementara yang Rusia tawarkan, pembangkit yang lebih modern dan aman.

"Kami tengah mengerjakan proyek ini di negara lain, misalnya di Turki. Intinya kami memiliki ahli yang kompeten dan teknologi yang modern. Jadi kalau keputusan itu diambil oleh pemerintah, kita bisa bekerjasama di sektor ini," tegasnya.

Di sektor teknologi tinggi, Rusia memproduksi pesawat MS-21 yang memiliki jangkauan menengah dan dapat digunaan di Indonesia untuk domestic commuting. Rusia tidak hanya menjual dan memberikan bantuan pemeliharaan, tetapi kalau Indonesia tertarik, Rusia bersedia mengadakan kerjasama di bidang pengembangan teknologi dan memproduksi bagian tertentu dari pesawat itu, secara lokal.

Selain itu, perlengakapan militer Rusia terbukti sangat efisien dalam berbagai operasi. Banyak negara yang telah memperlihatkan keinginan, sedang memperlihatkan keinginan dan akan memperlihatkan keinginan untuk menggunakan perlengkapan militer Rusia yang memiliki standar kualitas sangat tinggi, dengan harga yang relatif terjangkau.

"Jadi dalam pandangan saya, kita perlu mengembangkan kerjasama di berbagai sektor." tandas Dubes Vorobieva.

Bagi analis politik Pangi Syarwi Chaniago tudingan Jokowi kepada Prabowo soal propaganda Rusia bukan hal yang biasa. Mantan gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi calon presiden pentahana itu, dinilai sudah keluar dari sifat aslinya.

“Saya melihat beliau pidato seperti bukan aslinya Jokowi, entah karena marah besar karena elektabilitasnya stagnan dan tidak tumbuh,” kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/2).

Ketimbang, melancarkan serangan yang menyudutkan rivalnya pada Pilpres 2019, lebih baik fokus pada kinerja pemerintah dan menjelaskan capaiannya kepada masyarakat. Hanya dengan begitu rakyat bisa puas dan kembali memilih Jokowi. Cara itu juga mampu menghindarkan ruang perdebatan pilpres dari hal-hal yang tidak substansial dan tidak ada kaitan langsung dengan hajat hidup rakyat.

“Menggapa Jokowi harus terus-terusan curhat soal dirinya diserang dan dituduhkan macam-macam ke masyarakat. Jokowi harus jadi dirinya seperti Jokowi 2014, nggak perlu marah-marah, saya haqqul yaqin itu bukan karakter asli Jokowi,” pungkas Pangi. [atm]