Berita

Massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua/Net

Hukum

Komunitas Papua Minta KPK Tidak Cawe-cawe Politik

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 18:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua terkait sikap lembaga antirasuah itu yang diduga kuat hendak menarget Gubernur Papua Lukas Enembe.

Tuntutan itu disampaikan massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua saat menggeruduk gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Mereka menilai jajaran KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo telah melakukan dugaan hal menyimpang dengan membidik Lukas Enembe yang tidak bersalah.


"KPK stop intimidasi dan kriminalisasi. KPK harus bekerja secara profesional dan transparan," kata koordinator aksi, John Manufandu.

Pemantauan penyidik KPK yang diduga akan berujung operasi tangkap tangan (OTT) saat rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur Jakarta pada 2 Februari lalu, dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang diduga sengaja dilakukan oknum KPK.

Komunitas Orang Papua Asli juga mengimbau KPK agar tidak bermain politik. Pasalnya, ada dugaan pesanan politik guna membuat sentimen negatif terhadap Lukas Enembe.

"Namun bagi yang sudah merasakan kinerja positif yang selama ini dilakukan Gubernur Lukas Enembe di tanah Papua membuat rakyat tetap yakin Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah," ujar John Manufandu.

Mereka juga mendesak KPK secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Lantaran apa yang dilakukan KPK telah mencedrai hati masyarakat Papua.

"KPK hentikan upaya kriminaliasi terhadap Gubernur Lukas Enembe. KPK harus segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Papua, atas semua upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami," tegas John Manufandu. [rus]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya