Berita

Massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua/Net

Hukum

Komunitas Papua Minta KPK Tidak Cawe-cawe Politik

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 18:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memohon maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua terkait sikap lembaga antirasuah itu yang diduga kuat hendak menarget Gubernur Papua Lukas Enembe.

Tuntutan itu disampaikan massa aksi dari Komunitas Orang Asli Papua saat menggeruduk gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Mereka menilai jajaran KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo telah melakukan dugaan hal menyimpang dengan membidik Lukas Enembe yang tidak bersalah.


"KPK stop intimidasi dan kriminalisasi. KPK harus bekerja secara profesional dan transparan," kata koordinator aksi, John Manufandu.

Pemantauan penyidik KPK yang diduga akan berujung operasi tangkap tangan (OTT) saat rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur Jakarta pada 2 Februari lalu, dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang diduga sengaja dilakukan oknum KPK.

Komunitas Orang Papua Asli juga mengimbau KPK agar tidak bermain politik. Pasalnya, ada dugaan pesanan politik guna membuat sentimen negatif terhadap Lukas Enembe.

"Namun bagi yang sudah merasakan kinerja positif yang selama ini dilakukan Gubernur Lukas Enembe di tanah Papua membuat rakyat tetap yakin Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah," ujar John Manufandu.

Mereka juga mendesak KPK secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Lantaran apa yang dilakukan KPK telah mencedrai hati masyarakat Papua.

"KPK hentikan upaya kriminaliasi terhadap Gubernur Lukas Enembe. KPK harus segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Papua, atas semua upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami," tegas John Manufandu. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya