Berita

Sawit/Net

Politik

Debat Capres Soal Sawit, Belanda Saja Peduli Hutan Larangan

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 16:06 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Persoalan perkebunan monokultural sawit tidak hanya menjadi masalah energi masa depan bangsa ini. Tetapi juga menggerus dan menjarah kearifan lokal rimba larangan.

"Semua dijadikan lahan sawit. Adanya lahan hutan yang tersisa dinyatakan sebagai potensi ancaman bagi perkebunan karena jadi sumber hama," kata pengamat lingkungan Universitas Sumatera Utara jaya Arjuna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/2).

Rimba larangan di Batang Kuis, Sumatera Utara, kata Jaya Arjuna mencontohkan, dulunya memiliki luas 300 Ha.


"Dan di Labuhan batu, seluas 1000 Ha. Kini itu semua punah diganti dengan hamparan batang kelapa sawit," lanjut Jaya Arjuna.

Jaya berharap, dalam debat capres kedua yang digelar malam tadi, Pemerintah hadir dan memberikan perhatian dengan peraturan yang lebih keras terhadap invasi sawit sebagai sebuah tawaran konkret untuk masalah energi masa depan Indonesia.

"Hamparan hutan harus disisakan 300–500 Ha untuk dijaga tetap sebagai hutan perawan. Hutan ini diharapkan dapat menampung hewan yang terpaksa harus pindah karena habitatnya dijadikan areal tanaman monokultur," kata Jaya Arjuna.

Dalam hal ini, lanjut Jaya Arjuna, Belanda lebih manusiawi dengan memberikan kesempatan bagi keberlangsungan ekosistem satwa di hutan.

"Belanda, penguras harta kekayaan negara jajahannya ternyata masih memikirkan kelestarian daya dukung lingkungan. Walau kita menuding Belanda ternyata perilaku baiknya untuk lingkungan tidak mampu kita tiru untuk kebaikan tanah air milik kita sendiri," kata Jaya Arjuna.

"Bila sudah jadi kebun kelapa sawit, tidak ada lagi cerita hewan liar dan tanaman endemik. Penjajah Belanda lebih peduli dengan kelestarian," tanda Jaya Arjuna. [hta]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya