Berita

Sawit/Net

Politik

Debat Capres Soal Sawit, Belanda Saja Peduli Hutan Larangan

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 16:06 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

Persoalan perkebunan monokultural sawit tidak hanya menjadi masalah energi masa depan bangsa ini. Tetapi juga menggerus dan menjarah kearifan lokal rimba larangan.

"Semua dijadikan lahan sawit. Adanya lahan hutan yang tersisa dinyatakan sebagai potensi ancaman bagi perkebunan karena jadi sumber hama," kata pengamat lingkungan Universitas Sumatera Utara jaya Arjuna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/2).

Rimba larangan di Batang Kuis, Sumatera Utara, kata Jaya Arjuna mencontohkan, dulunya memiliki luas 300 Ha.


"Dan di Labuhan batu, seluas 1000 Ha. Kini itu semua punah diganti dengan hamparan batang kelapa sawit," lanjut Jaya Arjuna.

Jaya berharap, dalam debat capres kedua yang digelar malam tadi, Pemerintah hadir dan memberikan perhatian dengan peraturan yang lebih keras terhadap invasi sawit sebagai sebuah tawaran konkret untuk masalah energi masa depan Indonesia.

"Hamparan hutan harus disisakan 300–500 Ha untuk dijaga tetap sebagai hutan perawan. Hutan ini diharapkan dapat menampung hewan yang terpaksa harus pindah karena habitatnya dijadikan areal tanaman monokultur," kata Jaya Arjuna.

Dalam hal ini, lanjut Jaya Arjuna, Belanda lebih manusiawi dengan memberikan kesempatan bagi keberlangsungan ekosistem satwa di hutan.

"Belanda, penguras harta kekayaan negara jajahannya ternyata masih memikirkan kelestarian daya dukung lingkungan. Walau kita menuding Belanda ternyata perilaku baiknya untuk lingkungan tidak mampu kita tiru untuk kebaikan tanah air milik kita sendiri," kata Jaya Arjuna.

"Bila sudah jadi kebun kelapa sawit, tidak ada lagi cerita hewan liar dan tanaman endemik. Penjajah Belanda lebih peduli dengan kelestarian," tanda Jaya Arjuna. [hta]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya