Berita

Unjuk rasa APPI/Net

Hukum

OTT KPK Harus Profesional, Jangan Seperti Yang Terjadi Di Hotel Borobudur

JUMAT, 15 FEBRUARI 2019 | 15:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemantauan penyidik KPK yang diduga akan berujung operasi tangkap tangan (OTT) saat rapat Pemprov Papua dan DPRD Papua di Hotel Borobudur Jakarta pada 2 Februari lalu, dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang diduga sengaja dilakukan oknum KPK.

Pernyataan itu disampaikan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Papua Indonesia (APPI) mengeruduk gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/1).

Koordinator APPI Otis Iryo mengatakan, pusat termasuk KPK semestinya berterima kasih kepada Gubernur Papua Lukas Enembe atas semua sikap dan kebijakannya dalam melindungi dan memajukan Papua.


"Jangan zalimi Gubernur Lukas Enembe. Kami melihat ada upaya massif pembunuhan karakter dalam kejadian ini. Rakyat Papua sangat mengutuk tindakan KPK yang tidak profesional," tegas Otis Iryo.

APPI menduga kuat ada pesanan politik khusus kepada KPK dalam melakukan upaya kriminalisasi Gubenur Lukas Enembe. Hal itu dapat ditelisik dari lembaga antirasuah itu sangat agresif dalam upaya mengkriminalisasi Gubenur Lukas Enembe.

"KPK harus melakukan OTT secara profesional, jangan hanya seperti securty seperti yang terjadi di Hotel Borobudur. Tindakan KPK di Hotel Borobudur merupakan tindakan yang tidak profesional," ujar Otis Iryo.

APPI juga mendesak KPK menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat Papua, atas semua upaya pembunuhan karakter terhadap Gubernur Lukas Enembe.

"KPK harus jujur dan terbuka menyampaikan permohonan maaf. Perbuatan KPK ikut mencoreng wajah seluruh rakyat Papua," ungkap Otis Iryo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya sudah menanggapi tudingan merusak pencitraan Gubernur Papua Lukas Enembe. Jelas Saut, upaya yang dilakukan KPK selalu berlandaskan hukum positif. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya