Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tokyo Segera Larang Orang Tua Hukum Anak Secara Fisik

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 18:23 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah kota Tokyo segera menerapkan larangan bagi orang tua dan wali untuk menghukum anak secara fisik.
 
Larangan ini dibuat menyusul kasus pelecehan anak baru-baru ini yang menyebabkan kematian.
 
Pemerintah Metropolitan Tokyo, menurut kabar yang dirilis Japan Times (Kamis, 14/2), segera merilis peraturan untuk melarang hukuman fisik, serta tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental pada anak-anak.
 

 
Selain itu, peraturan juga mendesak wanita hamil, serta anak-anak untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.
 
Bukan hanya itu, peraturan tersebut juga mewajibkan pusat-pusat kesejahteraan anak untuk berbagi informasi dengan pusat-pusat lain mengenai kasus-kasus yang sedang berlangsung, tergantung pada urgensi dari setiap kasus.
 
Langkah ini diambil oleh pemerintah Tokyo dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan di mana kasus-kasus yang diduga kasus pelecehan dapat dilaporkan tanpa ragu-ragu.
 
Dari 47 prefektur Jepang, sembilan sudah memiliki peraturan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak.
 
Meski begitu, kendati disebut sebagai larangan, namun tidak ada klausul hukuman dalam peraturan yang akan diajukan.[mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya