Berita

Romahurmuziy/net

Politik

Takut Ahok Rugikan Jokowi, Romi Anggap JK Berlebihan

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 18:38 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpolitik lagi dan merapat ke PDI Perjuangan, menuai kontroversi. Khususnya di barisan pendukung Joko Widodo-Maruf Amin.

Keberadaan Ahok diprediksi menggerus elektabilitas pasangan calon nomor 01 itu.

Seperti dikatakan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Jusuf Kalla, Ahok masih identik dengan tindakan penodaan agama yang menjerumuskannya ke penjara. JK khawatir publik menyimpulkan Jokowi-Maruf didukung penista agama sehingga merugikan elektabilitas pasangan itu.


Tapi, Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy alias Romi, menganggap kekhawatiran yang diutarakan JK itu berlebihan. Dari informasi yang didapatnya, Ahok tidak akan terlalu aktif berpolitik sampai April mendatang.

"Kalau kekhwatiran menggerus (elektabilitas Jokowi), saya kira terlalu berlebih-lebihan. Yang kami dengar informasi dari keluarga Pak Ahok sendiri memang akan disibukkan dengan agenda-agenda pribadi. Bahkan, informasinya, mau keluar negeri sampai bulan April," kata Romi saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Romi tidak setuju pendapat JK. Kemungkinan Ahok masuk ke TKN Jokowi-Maruf seharusnya dikembalikan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri.

"Sampai saat ini Pak Ahok juga tidak menyampaikan minatnya untuk masuk TKN. Jadi, Pak JK menyampaikan kesimpulan demikian ya memang (Ahok) tidak juga berkeinginan masuk," ucapnya.

Selain itu, sampai kini TKN belum berpikir untuk menarik Ahok ke dalam struktur tim pemenangan.

"Memang kami juga tidak dalam posisi merasa perlu, juga dari sisi Pak Ahok belum menyampaikan keinginan sama sekali," imbuh Romi. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya