Berita

M. Romahurmuziy/RMOL

Politik

Romahurmuziy: Swasembada Pangan Bukan Berarti Tak Boleh Impor

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy mengatakan, komitmen Jokowi mencapai swasembada pangan tidak perlu diragukan. Tapi ini bukan berarti menghilangkan impor.

"Sebenarnya yang dimaksud dengan swasembada pangan itu bukan berarti tidak boleh impor," kata Romi biasa disapa di ruang kerjanya, gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (13/2).

Romi pun merujuk pada pengertian swasembada pangan yang dikeluarkan oleh FAO. Di dalam pengertian itu, importasi terhadap pangan sangat dimungkinkan jika ketersediaan tidak tercukupi.


"Impor sangat dimungkinkan. Dalam hal itu menjadi alternatif terakhir untuk menstabilkan gejolak harga,” kata Romi.

Menurut dia, kebijakan impor pangan juga sudah diatur dalam berbagai UU di Indonesia. Jadi tidak ada masalah dilakukan dalam kondisi tertentu semisal untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.

"Karena memang UU Perdagangan memungkinkan itu, UU Pertanian juga memungkinkan itu,” tegasnya.

Sejak menjadi pimpinan di Komisi IV DPR yang membidangi masalah pangan dan pertanian justru ia sudah meniscayakan adanya impor.

"Dan Indonesia dari waktu ke waktu memang menjadi salah satu importir dari komoditas penting dunia, seperti beras dan gula," jelasnya. [wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya