Berita

Saraswati Djojohadikusumo/RMOL

Politik

Bupati PAN Dukung Jokowi, Jubir BPN: Koalisi Kami Tidak Mungkin Diktator

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 12:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak bisa berbuat banyak terkait adanya beberapa kepala daerah partai koalisi Prabowo-Sandi yang membelot mendukung Jokowi-Maruf.

Terbaru adalah Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, Wildan Aswan Tanjung. Wildan yang merupakan ketua PAN Labusel telah mengumumkan ke publik bahwa dia mendukung paslon 01, tidak ikut partai yang mengusung paslon 02.

Senin (11/2) lalu, Wildan memfasilitasi pertemuan menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution dengan masyarakat Labusel etnis Tabagsel dengan tema silaturrahmi dan temu ramah di rumah dinas bupati.


Sehari kemudian, pertemuan itu dilaporkan ke Bawaslu Labusel. Pertemuan tersebut diduga melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu terkait dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, dan kampanye di luar jadwal.

Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, kalau pertemuan itu hanya bersifat silaturrahmi maka sah-sah saja, tidak ada masalah.

Pertemuan Wildan dengan menantu Presiden Jokowi, Bobby harus dipisahkan posisi dia sebagai kepala daerah dan kader partai politik.

"Misalkan dia adalah bupati, itu adalah tanggung jawab untuk menerima siapapun," ujar anggota DPR RI ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Mengenai posisi PAN dalam koalisi Prabowo-Sandi bersama Gerindra, Demokrat, PKS dan Berkarya, Saras enggan memberikan komentar.

Menurutnya, setiap partai politik di koalisi bersifat mandiri dan tidak saling intervensi terhadap kebijakan masing-masing struktur.

"Kita menghormati dan tidak mungkin kita kayak diktator, setiap partai pasti punya kebijakan masing-masing," tukas Saras, politisi Gerindra ini. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya