Berita

Johnny Plate/RMOL

Politik

Sekjen Nasdem: Impor Pangan Adalah Keputusan Politik Presiden Jokowi

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 | 20:11 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai pendukung pemerintah berharap tidak ada lagi serangan terhadap keputusan politik pemerintah mengimpor kebutuhan pangan.

Kebijakan impor pangan diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan bangsa dalam periode tertentu.

"Produksi kita tidak mencukupi untuk permintaan kita. Jadi tidak ada pilihan, harus impor,” ujar Sekjen Partai Nasdem, Johnny Plate, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/2).


Johnny mengaku pernah mengikuti rapat bersama Presiden dan Menko Perokonomian sebelum menetapkan kebijakan impor pangan besar-besaran. Kebijakan impor pangan diambil melalui pertimbangan panjang.

“Jadi Presiden harus ambil keputusan. Kita tahu memang data (pangan) itu harus di-revalidasi. Tapi mau tunggu validasi data sampai kapan? Rakyat keburu lapar. Presiden harus ambil keputusan, akhirnya impor yang diambil,” ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR ini meminta agar isu impor pangan tidak terus dipolitisasi. Keputusan poltik yang diambil presiden berdasarkan data ketersediaan pangan yang valid.

"Jangan dipolitisasi barang ini. Keputusan politiknya sudah impor, jadi harus impor," tuturnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya