Berita

Muchdi Purwoprandjono/Net

Politik

Muchdi PR Dukung Petahana, Kasus Munir Tetap Harus Diusut

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 | 12:31 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono (PR) telah memilih dukung petahana, Jokowi-Maruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

Dukungan Muchdi PR ini bukan berarti melupakan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat atau akrab dipanggil Uchok mengatakan, kasus kematian Munir yang penuh misteri harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Terlebih jika memang aparat hukum menemukan adanya bukti baru.


"Agar semuanya terang benderang," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/2).

Pada tahun 2008 lalu, Muchdi yang juga mantan Direktur V Badan Intelijen Negara (BIN) sempat didakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Munir. Namun ketika itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas mantan Danjen Kopassus itu.

Menurut dia, jika memang ditemukan adanya bukti baru yang kuat, siapapun yang terlibat dalam kasus pembunuhan Munir harus diseret ke pengadilan. Tidak terkecuali Muchdi PR yang sudah mendukung petahana.

"Karena semua warganegara sama kedudukannya di muka hukum. The equality before the law. Dukung mendukung dalam Pilpres itu soal biasa. Tapi asas praduga tidak bersalah harus dihormati. Makanya tugas penegak hukum harus membuktikannya di pengadilan," tegasnya.

"Siapapun yang terlibat dalam pembunuhan berencana bisa diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup," pungkas Uchok yang juga pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini kembali menekankan.[wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya