Berita

Nuratmo salah seorang perwakilan dari AMT/RMOL

Politik

Buruh Sopir Tangki: Pramono Anung Belum Bisa Dihubungi

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 | 12:13 WIB | LAPORAN:

. Komunikasi buruh mobil tangki Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) Pertamina belum ditanggapi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Pramono Anung untuk selau berkoordinasi dengan perwakilan AMT Pertamina terkait realisasi tindak lanjut tuntutan soal PHK sepihak yang dialami 1.095 AMT Pertamina.

Nuratmo salah seorang perwakilan dari AMT mengatakan, pasca pertemuan dengan Presiden Jokowi pada 31 Januari lalu yang juga dihadiri Pramono Anung, mantan Wakil Ketua DPR itu belum bisa dihubungi.


"Pak Jokowi menyuruh Pramono Anung untuk tindaklanjuti. Tapi selama 12 hari kami coba telepon, hubungi via pesan WhatsApp, dibuka saja tapi nggak dibalas. Makanya kami ke sini lagi supaya pak Presiden terima kembali," kata Nuratmo di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (12/2).

Baca: Dua Kelompok Buruh Saling Support Di Depan Istana

Karena susah dihubungi, buruh AMT merasa dibohongi oleh pihak pemerintah khususnya dari dalam Istana.

"Inikan diserahkan ke Pak Pramono, harusnya dia bisa. Tapi gimana? Kayaknya tidak dijalani intruksi Presiden," tutup Nuratmo.

Baca juga: Buruh Sopir Tangki Kecewa Komunikasi Tidak Ditanggapi Pramono Anung

Tuntutan SP-AMT; Pertama, bayarkan upah lembur yang belum dibayarkan sesuai nota sudinaker dan Kementerian Ketenagakerjaan dan upah proses selama di-PHK. Kedua, pekerjakan kembali 1.095 AMT yang di-PHK massal dan secara sepihak.

Ketiga, angkat kami sebagai karyawan tetap di PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin, sesuai dengan nota sudinaker yang sudah disahkan oleh pengadilan; dan keempat, bayarkan hak pensiun bagi pekerja yang lanjut usia sesuai perundang undangan yang berlaku. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya