Berita

Lius Sukharisma/RMOL

Politik

Jubir Keluarga Ahmad Dhani: Saya Mohon Pengadilan Jangan Ikut Berpolitik

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 18:55 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Jurubicara keluarga Ahmad Dhani, Lius Sukharisma meminta agar lembaga peradilan tidak ikut berpolitik dalam menangani kasus Dhani.

"Tegakkan hukum sebagaimana adanya," kata Lius saat mengantarkan surat permohonan penanguhan penahanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Penetapan Dhani yang ditahan selama 30 hari tidak lazim, dimana keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 1,5 tahun penjara oleh Dhani masih diajukan banding.


"Kalau banding itu artinya putusan pengadilan yang menghukum dia 1,5 tahun itu belum inkrah, belum final, belum memiliki hukum pasti, jangan ditahan dong. Apalagi dipindah tahanannya, ini zalim," ujar Lius.

Peristiwa ini menurutnya merupakan perilaku yang menunjukkan kesombongan arogansi penguasa. Jika Dhani yang begitu vokal diperlakukan seperti ini bagaimana dengan rakyat biasa.

"Ini yang menurut saya tidak boleh terjadi," sebut Lius.

Surat penangguhan penahanan telah ditandatangani oleh ibu dan dua anak Dhani. Ada tiga alasan yang akan disampaikan terkait permohonan penangguhan penahanan tersebut.

Pertama, Dhani masih memiliki anak bayi yang butuh perhatian. Kedua, putusan PN Jaksel belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap karena telah mengajukan banding dan Dhani bersikap kooperatif baik dalam pemeriksaan maupun persidangan. Ketiga, keluarga menjamin Dhani tidak akan melarikan diri.

Karena itu demi keadilan dan kesamaan perlakuan di depan hukum, pihak keluarga berharap Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan penangguhan penahana tersebut.

"Saya yakin masih ada aparat penegak hukum yang berhati bersih," tutup Lius Sukharisma. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya