Hendrawan Supratikno/RMOL
. Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno memberikan pandangan jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penentuan Direktur Utama serta Direksi Bank BJB Jawa Barat.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, integritas, kompetensi dan rekam jejak reputasi menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan direksi.
"Terlebih lagi untuk sebuah bank yang sedang berusaha masuk kategori papan atas," ujar Hendrawan di Jakarta, Senin (11/2).
Dia mengharapkan tidak ada upaya manipulatif atau permainan uang yang tidak sesuai dengan tata kelola berlaku dalam pemilihan agar figur terpilih benar-benar sesuai dengan kriteria untuk memajukan Bank BJB.
"Nanti kami tanyakan kepada OJK. Yang jelas, perilaku dan kesalahan manajemen seperti itu tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas," papar Hendrawan.
Dalam keterangan yang diterima redaksi hal senada juga disampaikan oleh pengamat hukum korporasi Indonesia, Dewi Djalal. Dia berharap pemilihan direksi BJB bersifat profesional.
Pasalnya Dewi menilai secara normatif pemberhentikan Dirut BJB beberapa waktu lalu sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana dasar poses pemberhentian seorang Direksi PT diatur jelas di dalam aturan tersebut.
"Berdasarkan UUPT wajib dilakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan (direksi yang mau dihentikan) minimal 14 hari sebelum RUPS bukan dilakukan saat RUPS tetapi yang terjadi justru berbeda," kata Dewi.
Dewi pun mengaku heran mengapa Dirut BJB diberhentikan belum lama ini, mengingat perusahaan perbankan tersebut sudah menghasilkan profit cukup besar.
"Melihat prospek dari luar perusahaan tersebut memiliki progres yang cukup pesat dibanding sebelumnya," tukasnya.
Dewi menambahkan dalam perusahaan milik pemerintah pusat atau daerah biasanya pemegang saham tidak dapat provide kepastian nama calon direksi atau komisaris, hingga
last minute masih bisa berubah.
[rus]
