Defisit Neraca Perdagangan, Apa Yang Salah?

Gonta-ganti menteri perdagangan tidak membuat neraca perdagangan menjadi lebih baik. Hadirnya Enggartiasto Lukito sebagai orang ketiga yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri Perdagangan tetap tidak sanggup membalikkan defisit neraca perdagangan.

"Apanya yang salah? Apakah Jokowi yang berlatar belakang pengusaha mebel yang bergelut dalam dunia usaha ekspor impor memang tidak paham dunia perdagangan luar negeri?" ucap Koordinator Indag Watch, Muslim Arbi melalui pesan elektronik kepada redaksi, Jumat (8/2).

Di awal pembentukan kabinet Indonesia Kerja, Jokowi memasang Rahmat Gobel sebagai menteri perdagangan. Tidak lama ia dicopot dan diganti Thomas Lembong. Jabatan Lembong juga seumur jagung. Dia diganti Enggartiasto Lukito, pengusaha real estate yang juga pentolan Partai Nasdem.

Tetapi kata Muslim Arbi, pergantian menteri perdagangan tidak membuat neraca perdagangan Indonesia bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit sebesar 8,57 miliar dolar AS. Defisit terbesar diantaranya terjadi pada November yakni sebesar 2,05 miliar dolar AS.

Arbi mengingatkan Jokowi menguasai basic skill perdagangan luar negeri. Sebelum menjadi presiden dia pernah melakoni usaha mebel yang diklaim mendunia. Tapi anehnya neraca perdagangan di era Jokowi berkuasa sangat buruk.

"Kok nggak sanggup membuat kebijakan menutup defisit neraca perdagangan? Ini sebagai basic skill-nya saja Jokowi gagal. Gagal menaikkan perdagangan luar negeri dan gagal memilih menteri yang urus perdagangan," imbuhnya.

Dia lantas mempertanyakan apa yang dilakukan Menteri Enggar dalam membenahi defisit perdagangan. Sebab dari progres yang dibaca dari Info Perdagangan yang beredar secara interen di Kementrian Perdagangan banyak melakukan perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra.

"Segala bentuk perjanjian dan macam-macam itu pasti memerlukan biayai besar dari APBN? Hasilnya mana? Kok neraca perdagangan kita defisit terus? Mana hasil Trade Expo Indonesia 2016 dan 2017 yang menggerus anggaran negara besar?" demikian Muslim Arbi.[dem]