Berita

Putih Sari/Net

Kesehatan

Dokter Gigi Dibayar Rp 2 Ribu, Gerindra: Tata Kelola BPJS Bermasalah

JUMAT, 08 FEBRUARI 2019 | 06:28 WIB | LAPORAN:

35 ribu dokter gigi melalui Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menuntut kenaikan dana kapitasi yang merupakan metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan.

PDGI membuka peluang menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan jika solusi tidak ditemukan.

Dana kapitasi saat ini sebesar Rp 2 ribu per pasien.


Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra, Putih Sari menanggapi perlu adanya perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan.

"35 ribu dokter gigi ini kan sebenarnya sama dengan masalah-masalah lainnya terkait kapitasinya yang tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Akar masalahnya adalah karena BPJS terus defisit keuangan. Solusinya ya harus ada perbaikan total dalam tata kelola BPJS Kesehatan," ujar Putih Sari dalam keterangannya di Jakarta.

Lebih lanjut, Putih Sari yang juga merupakan dokter gigi ini mengingatkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kesehatan bagi warga negaranya. Namun, hal itu harus dilakukan tanpa merugikan tenaga kesehatan di Indonesia.

"Tidak boleh pemerintah atas dasar memberikan kemudahan akses kesehatan bagi rakyat tapi malah merugikan rekan-rekan tenaga kesehatan di Indonesia termasuk dokter gigi. Karena pada dasarnya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi warga negara," ujarnya.

Terakhir, Putih Sari yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI Partai Gerindra di Dapil Jawa Barat VIII menyampaikan perbaikan tata kelola di dalam BPJS Kesehatan ini dapat terlaksana hanya jika dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang mengerti betul permasalahan dan kondisi bangsa ini.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi siap memperbaiki BPJS Kesehatan ini agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan tenaga kesehatannya juga," tutupnya.

PDGI menuntut kenaikan dana kapitasi yang merupakan metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan. Dana kapitasi saat ini sebesar Rp 2.000 per pasien.[wid]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya