Berita

Ali Herman Ibrahim (kedua dari kiri)/RMOL

Politik

Prabowo-Sandi Harus Koreksi Kebijakan 35 Ribu Megawatt

KAMIS, 07 FEBRUARI 2019 | 19:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2015 mencanangkan program listrik nasional 35 ribu megawatt.

Menurut pakar energi dan kelistrikan, Ali Herman Ibrahim, kebijakan 35 ribu megawatt itu harus dikoreksi lagi oleh pemerintah karena kebutuhan listrik kita hingga tahun 2019 belum mencapai besaran itu.

"Dalam kelistrikan ditanya soal 35000 megawatt, kenapa kok ricuh? 35 ribu megawatt dibilang kegedean tapi kok nggak direvisi atau tak dikoreksi? Padahal kebutuhan kita listrik belum mencapai segitu," ungkap Ali dalam diskusi "Indonesia Pasca Jokowi, Kedaulatan Energi Apa Solusinya?" di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (7/2).


Sambung dia, kebijakan itu seakan maksa dan diada-adakan. Sehingga banyak pembangkit listrik yang dibangun tidak efektif dengan kebutuhan.

"Ya karena hanya tadi alasannya untuk memenuhi 35 ribu megawatt itu," tegas Ali.

Ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandi, Ali berharap restrukturisasi kelistrikan perlu dilakukan. Program 35 ribu megawatt itu perlu untuk jangka panjang dan dilakukan dengan memprioritaskan Energi Baru Terbarukan (EBT) terlebih dahulu.

"Padahal energi terbarukan sudah kita sapakati bersama. Bahwa energi terbarukan itu adalah energi yang sustainabke, yang berkelanjutan. Kenapa sekarang nggak berkembang? Karena kebijakan ini tidak mendapat dukungan," tandasnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya