Berita

Putin/Net

Dunia

Rusia Tangguhkan Perjanjian Rudal Era Perang Dingin, Putin: Tidak Ada Perlombaan Senjata

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 08:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia bersiap menangguhkan perjanjian rudal era Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Langkah itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akhir pekan kemarin, tidak lama setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah mundur dari perjanjian itu.

"Kami akan menanggapi quid pro quo," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan menteri luar negeri dan pertahanan.

"Mitra Amerika kami telah menyatakan bahwa mereka menunda partisipasi mereka dalam kesepakatan, kami juga menangguhkannya," tambahnya seperti dimuat NBC News.


Putin mengatakan Rusia akan mulai bekerja untuk menciptakan rudal baru, termasuk jenis hipersonik, dan mengatakan kepada para menterinya untuk tidak memulai perundingan perlucutan senjata dengan Washington. Putin menuduh Amerika Serikat lambat menanggapi langkah-langkah semacam itu.

Meski begitu, Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meningkatkan anggaran militernya untuk senjata-senjata baru dan tidak akan mengerahkan senjatanya di Eropa dan kawasan lain kecuali Amerika Serikat yang melakukannya.

"Kita tidak boleh dan tidak akan ditarik ke dalam perlombaan senjata yang mahal," katanya.

Sebelumnya, pekan kemarin Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF). Dia menyalahkan Rusia karena melanggar pakta tersebut.

"Kami tidak bisa menjadi satu-satunya negara di dunia yang terikat secara sepihak oleh perjanjian ini, atau yang lainnya," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Moskow membantah tuduhan tersebut sambil menuduh Washington melanggar perjanjian dan menyerukan inspeksi senjata Amerika Serikat.

Perjanjian 1987, yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev itu diketahui melarang pengerahan dan mengharuskan penghancuran rudal-rudal darat dengan jangkauan antara 310 hingga 3.410 mil. Pakta tersebut memitigasi senjata yang telah menjadi titik krisis selama Perang Dingin dan telah dilihat selama beberapa dekade sebagai model untuk perjanjian kontrol senjata antara kekuatan besar. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya