Berita

Putin/Net

Dunia

Rusia Tangguhkan Perjanjian Rudal Era Perang Dingin, Putin: Tidak Ada Perlombaan Senjata

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 08:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia bersiap menangguhkan perjanjian rudal era Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Langkah itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akhir pekan kemarin, tidak lama setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah mundur dari perjanjian itu.

"Kami akan menanggapi quid pro quo," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan menteri luar negeri dan pertahanan.

"Mitra Amerika kami telah menyatakan bahwa mereka menunda partisipasi mereka dalam kesepakatan, kami juga menangguhkannya," tambahnya seperti dimuat NBC News.


Putin mengatakan Rusia akan mulai bekerja untuk menciptakan rudal baru, termasuk jenis hipersonik, dan mengatakan kepada para menterinya untuk tidak memulai perundingan perlucutan senjata dengan Washington. Putin menuduh Amerika Serikat lambat menanggapi langkah-langkah semacam itu.

Meski begitu, Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meningkatkan anggaran militernya untuk senjata-senjata baru dan tidak akan mengerahkan senjatanya di Eropa dan kawasan lain kecuali Amerika Serikat yang melakukannya.

"Kita tidak boleh dan tidak akan ditarik ke dalam perlombaan senjata yang mahal," katanya.

Sebelumnya, pekan kemarin Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF). Dia menyalahkan Rusia karena melanggar pakta tersebut.

"Kami tidak bisa menjadi satu-satunya negara di dunia yang terikat secara sepihak oleh perjanjian ini, atau yang lainnya," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Moskow membantah tuduhan tersebut sambil menuduh Washington melanggar perjanjian dan menyerukan inspeksi senjata Amerika Serikat.

Perjanjian 1987, yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev itu diketahui melarang pengerahan dan mengharuskan penghancuran rudal-rudal darat dengan jangkauan antara 310 hingga 3.410 mil. Pakta tersebut memitigasi senjata yang telah menjadi titik krisis selama Perang Dingin dan telah dilihat selama beberapa dekade sebagai model untuk perjanjian kontrol senjata antara kekuatan besar. [mel]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya