Berita

Putin/Net

Dunia

Rusia Tangguhkan Perjanjian Rudal Era Perang Dingin, Putin: Tidak Ada Perlombaan Senjata

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 08:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia bersiap menangguhkan perjanjian rudal era Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Langkah itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akhir pekan kemarin, tidak lama setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah mundur dari perjanjian itu.

"Kami akan menanggapi quid pro quo," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan menteri luar negeri dan pertahanan.

"Mitra Amerika kami telah menyatakan bahwa mereka menunda partisipasi mereka dalam kesepakatan, kami juga menangguhkannya," tambahnya seperti dimuat NBC News.


Putin mengatakan Rusia akan mulai bekerja untuk menciptakan rudal baru, termasuk jenis hipersonik, dan mengatakan kepada para menterinya untuk tidak memulai perundingan perlucutan senjata dengan Washington. Putin menuduh Amerika Serikat lambat menanggapi langkah-langkah semacam itu.

Meski begitu, Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meningkatkan anggaran militernya untuk senjata-senjata baru dan tidak akan mengerahkan senjatanya di Eropa dan kawasan lain kecuali Amerika Serikat yang melakukannya.

"Kita tidak boleh dan tidak akan ditarik ke dalam perlombaan senjata yang mahal," katanya.

Sebelumnya, pekan kemarin Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF). Dia menyalahkan Rusia karena melanggar pakta tersebut.

"Kami tidak bisa menjadi satu-satunya negara di dunia yang terikat secara sepihak oleh perjanjian ini, atau yang lainnya," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Moskow membantah tuduhan tersebut sambil menuduh Washington melanggar perjanjian dan menyerukan inspeksi senjata Amerika Serikat.

Perjanjian 1987, yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev itu diketahui melarang pengerahan dan mengharuskan penghancuran rudal-rudal darat dengan jangkauan antara 310 hingga 3.410 mil. Pakta tersebut memitigasi senjata yang telah menjadi titik krisis selama Perang Dingin dan telah dilihat selama beberapa dekade sebagai model untuk perjanjian kontrol senjata antara kekuatan besar. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya