Berita

Putin/Net

Dunia

Rusia Tangguhkan Perjanjian Rudal Era Perang Dingin, Putin: Tidak Ada Perlombaan Senjata

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 08:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia bersiap menangguhkan perjanjian rudal era Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Langkah itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akhir pekan kemarin, tidak lama setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah mundur dari perjanjian itu.

"Kami akan menanggapi quid pro quo," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan menteri luar negeri dan pertahanan.

"Mitra Amerika kami telah menyatakan bahwa mereka menunda partisipasi mereka dalam kesepakatan, kami juga menangguhkannya," tambahnya seperti dimuat NBC News.


Putin mengatakan Rusia akan mulai bekerja untuk menciptakan rudal baru, termasuk jenis hipersonik, dan mengatakan kepada para menterinya untuk tidak memulai perundingan perlucutan senjata dengan Washington. Putin menuduh Amerika Serikat lambat menanggapi langkah-langkah semacam itu.

Meski begitu, Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meningkatkan anggaran militernya untuk senjata-senjata baru dan tidak akan mengerahkan senjatanya di Eropa dan kawasan lain kecuali Amerika Serikat yang melakukannya.

"Kita tidak boleh dan tidak akan ditarik ke dalam perlombaan senjata yang mahal," katanya.

Sebelumnya, pekan kemarin Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF). Dia menyalahkan Rusia karena melanggar pakta tersebut.

"Kami tidak bisa menjadi satu-satunya negara di dunia yang terikat secara sepihak oleh perjanjian ini, atau yang lainnya," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Moskow membantah tuduhan tersebut sambil menuduh Washington melanggar perjanjian dan menyerukan inspeksi senjata Amerika Serikat.

Perjanjian 1987, yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev itu diketahui melarang pengerahan dan mengharuskan penghancuran rudal-rudal darat dengan jangkauan antara 310 hingga 3.410 mil. Pakta tersebut memitigasi senjata yang telah menjadi titik krisis selama Perang Dingin dan telah dilihat selama beberapa dekade sebagai model untuk perjanjian kontrol senjata antara kekuatan besar. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya