Berita

Putin/Net

Global

Rusia Tangguhkan Perjanjian Rudal Era Perang Dingin, Putin: Tidak Ada Perlombaan Senjata

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 08:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia bersiap menangguhkan perjanjian rudal era Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Langkah itu diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akhir pekan kemarin, tidak lama setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah mundur dari perjanjian itu.

"Kami akan menanggapi quid pro quo," kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan menteri luar negeri dan pertahanan.

"Mitra Amerika kami telah menyatakan bahwa mereka menunda partisipasi mereka dalam kesepakatan, kami juga menangguhkannya," tambahnya seperti dimuat NBC News.


Putin mengatakan Rusia akan mulai bekerja untuk menciptakan rudal baru, termasuk jenis hipersonik, dan mengatakan kepada para menterinya untuk tidak memulai perundingan perlucutan senjata dengan Washington. Putin menuduh Amerika Serikat lambat menanggapi langkah-langkah semacam itu.

Meski begitu, Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meningkatkan anggaran militernya untuk senjata-senjata baru dan tidak akan mengerahkan senjatanya di Eropa dan kawasan lain kecuali Amerika Serikat yang melakukannya.

"Kita tidak boleh dan tidak akan ditarik ke dalam perlombaan senjata yang mahal," katanya.

Sebelumnya, pekan kemarin Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF). Dia menyalahkan Rusia karena melanggar pakta tersebut.

"Kami tidak bisa menjadi satu-satunya negara di dunia yang terikat secara sepihak oleh perjanjian ini, atau yang lainnya," kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Moskow membantah tuduhan tersebut sambil menuduh Washington melanggar perjanjian dan menyerukan inspeksi senjata Amerika Serikat.

Perjanjian 1987, yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev itu diketahui melarang pengerahan dan mengharuskan penghancuran rudal-rudal darat dengan jangkauan antara 310 hingga 3.410 mil. Pakta tersebut memitigasi senjata yang telah menjadi titik krisis selama Perang Dingin dan telah dilihat selama beberapa dekade sebagai model untuk perjanjian kontrol senjata antara kekuatan besar. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya