Joko Widodo dan Maruf Amin/Net
. Mendekati hari-H pada 17 April, pertarungan di bursa Pilpres 2019 semakin panas dan cenderung zig-zag. Setelah debat perdana kedua pasangan capres dan cawapres yang digelar tanggal 17 Januari lalu, ada sejumlah peristiwa bernilai politik yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan blunder bagi kubu petahana Joko Widodo dan Maruf Amin.
Peristiwa pertama terkait dengan rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir yang disampaikan oleh penasehat hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra. Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden juga sempat membenarkan rencana ini.
Namun beberapa hari kemudian, Menkopolhukam Wiranto mementahkan hal itu karena Baasyir enggan menandatangani dokumen setia kepada Pancasila dan NKRI.
Berikutnya adalah peristiwa berakhirnya masa hukuman bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disusul rencana pernikahannya dengan mantan polwan Puput Nastiti Devi yang pernah menjadi ajudan mantan istri Ahok, Veronica Tan.
Sampai sekarang masih banyak pendukung Ahok yang menyesalkan keputusan Jokowi berpasangan dengan Maruf Amin. Di mata mereka, Maruh Amin adalah orang yang bertanggung jawab atas kandasnya karier politik Ahok.
Peristiwa berikutnya yang berpotensi menciptakan blunder terkait dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj yang mengatakan bahwa posisi-posisi keagamaan seperti imam masjid hingga pengurus kantor urusan agama (KUA) harus dipegang oleh NU.
Pernyataan SAS ini pun mendapat kritik tajam dari banyak pihak dan dikhawatirkan bisa membelah masyarakat dan menciptakan gelombang negatif bagi Jokowi yang dipandang dekat dengan NU. Cicit pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Herman Jambak mengatakan, pernyataan seperti itu sangat tidak pantas. Itu menyinggung umat Islam lainnya.
Selanjutnya adalah peristiwa yang trkait dengan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, yang sempat mengimbau agar lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebelum pemutaran film di bioskop. Imbauan ini telah dibatalkan dalam waktu kurang dari 48 jam.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ikut menyumbang peristiwa berpotensi blunder. Dalam kegiatan dengan ASN di kementerian yang dipimpinnya, Rudiantara sempat melontarkan pertanyaan tentang siapa yang menggaji ASN.
Pertanyaan ini disampaikannya pada seorang ASN yang keliru memberikan jawaban. Bukannya memberikan alasan mengenai alasannya memilih disain poster raksasa sosialisasi pemilu, sang ASN malah memberikan jawaban yang berorientasi pada Pilpres 2019.
Peristiwa paling anyar terkait manuver politisi PPP, M. Romahurmuziy alias Romi yang berusa mengintervensi doa yang dipanjatkan KH. Maimun Zubair dalam acara “Sarang Berzikir Untuk Indonesia Maju†Jumat kemarin (1/2).
Peristiwa lain yang juga bisa berbuah kesan negatif pada Jokowi adalah pernyataan Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenezer, yang menuding peserta aksis 212 sebagai kelompok wisatawan yang menghamba pada uang.
Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tentang rencana menempatkan perwira TNI aktif pada lembaga di luar TNI juga memperpanjang daftar peristiwa-peristiwa berpotensi blunder di kubu Jokowi.
Di sisi lain, Panglima TNI mengatakan, wacana itu masih harus menunggu revisi UU 34/2004 tentang TNI.
Terkait rencana Panglima TNI itu, pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyinggung soal amanat reformasi yang salah satunya adalah menghapus dwifungsi ABRI. Jika ini terealisasikan, maka itu sama saja mundur ke belakang dan mengkhianati cita-cita reformasi, pemisahan militer dari ranah sipil.
[rus]
